KalbarOnline.com – Dalam sepekan terakhir, tidak ada aktivitas lapangan yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Dari informasi yang beredar, dia terpapar virus SARS-CoV-2.
Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum memberikan keterangan resmi tentang sakitnya Edhy.
Termasuk penjelasan bahwa Edhy absen beberapa hari terakhir lantaran menjalani isolasi mandiri.
Upaya Jawa Pos menghubungi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN) Agung Tri Prasetyo melalui telepon dan pesan singkat belum mendapatkan respons.
Namun, berdasar informasi yang diterima, Edhy sempat berkomunikasi dengan jurnalis KKP di WhatsApp group. Dalam percakapan tersebut, Edhy menyatakan bahwa dirinya sekadar ingin beristirahat. ”Amiin, terima kasih (atas doa, Red) teman-teman sekalian. Saya cuma kecapean,” tulis Edhy.
Baca juga: Menteri Edhy Prabowo Tertular Covid-19 Usai Kunjungan Kerja
Dia sudah merasa lebih baik. ”Sudah enak. Cuma mau bed rest,” kata Edhy.
Anggota Fraksi Gerindra Habiburokhman menolak berkomentar soal kabar Edhy Prabowo positif Covid-19. ”Beliau kan menteri. Bukan domain kami di sini menjelaskannya,” tegasnya.
Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menyatakan, jika kabar Edhy terpapar Covid-19 terkonfirmasi, pemerintah perlu segera menentukan langkah. Misalnya, saat Menhub Budi Karya Sumadi dinyatakan positif Covid-19. ”Kabarnya sih seperti itu. Tapi, sampai detik ini, saya belum dapat info yang pasti,” ujar dia. ”Semoga Pak Edhy sehat selalu. Sebab, jika dia kena Covid, Jokowi harus mempersiapkan pengganti sementara menteri KKP,” tuturnya.
Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Tembus 200 Ribu, 71 Persen Sudah Sembuh
Sanksi Paslon Terpilih
Calon kepala daerah yang melanggar aturan protokol kesehatan tidak hanya dibayangi penundaan pelantikan bila kelak terpilih. Yang bersangkutan juga akan disekolahkan agar lebih layak untuk menjadi pemimpin.
Ihwal sanksi itu menjadi bagian dari bahasan protokol kesehatan pilkada di rapat kabinet terbatas virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo kemarin (8/9). ’’Karena saya mengikuti situasi di lapangan masih banyak pelanggaran protokol yang dilakukan oleh bakal pasangan calon,’’ ujar presiden. Contohnya, ada bakal paslon pilkada yang mendeklarasikan diri dengan menggelar konser yang dihadiri ribuan orang.
Baca juga: Edhy Prabowo akan Hibahkan KIA Ilegal ke Kampus Perikanan
Di sisi lain, pelaksanaan pilkada tidak mungkin lagi ditunda meski di tengah pandemi. Karena itu, penerapan protokol kesehatan dalam pilkada harus dilakukan. Tidak ada tawar-menawar. Selain itu, kualitas pilkada harus dijaga. Tidak boleh ada hal yang berpotensi memecah belah.
Penerapan sanksi bagi kepala daerah terpilih yang melanggar protokol kesehatan akan dilakukan Kemendagri. Pertama, pelantikan paslon terpilih akan ditunda selama enam bulan. ’’Mereka disekolahkan dulu. Kami siapkan jaringan IPDN untuk jadi pemimpin yang baik,’’ ujar Mendagri Tito Karnavian setelah ratas.
Saksikan video menarik berikut ini:
Comment