Nachrowi Intruksikan 10 Anggota Fraksi Demokrat di DPRD Hindari Politik Uang

KalbarOnline.com – Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Nachrowi Ramli mengintruksikan 10 anggota DPRD DKI fraksi partai berlambang Mercy itu mengikuti instruksi partai menghadapi pemilihan wagub DKI Jakarta, 23 Maret 2020 mendatang.

Intruksi itu berkaitan dengan upaya pencegahan terhadap isu praktek money politic (politik uang), yang beredar menjelang pemilihan wagub DKI oleh 106 anggota DPRD DKI.

“Kalau ada anggota DPRD fraksi Demokrat yang tidak sejalan dengan intruksi partai. Maka DPP akan memberikan sanksi tegas terhadap anggota dewan tersebut,” tegas Nara biasa Nachrowi Ramli disapa kepada wartawan, Rabu (11/3/2020).

Selain intruksi menolak money politik, mantan Ketua Umum Bamus Betawi itu mengingatkan agar 10 anggota DPRD DKI dari fraksinya taat mengikuti arahan partai dalam mendukung cawagub.

Baca Juga :  DPR Bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP Sepakat Pilkada Tetap Digelar Sesuai Jadwal

“Kita memiliki metode jitu untuk mengetahui anggota fraksi taat atau menyimpang dari intruksi partai dalam hal dukung-mendukung terhadap cawagub pilihan partai. Jika ada anggota fraksi menyimpang, saya kira ini persoalan serius yang akan ditindaklanjuti oleh DPP. Karena ini bentuk perlawanan terhadap intruksi partai yang diambil lewat rapat majelis Tinggi DPP Demokrat,” ujar mantan Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta itu.

Lebih lanjut, Nachrowi mengungkapkan jika partainya akan memutuskan dukungan terhadap cawagub. Pasca pelaksanaan kongres partai Demokrat, akhir pekan mendatang.

“Setelah kongres 14 anggota majelis tinggi sudah mengagendakan rapat untuk memutuskan arah dukungan pada cawagub. Jika sudah ada keputusan itu wajib untuk dipatuhi oleh seluruh anggota DPRD dari partai Demokrat,” jelasnya.

Baca Juga :  Tuding RS COVIDkan Pasien, KIP Jateng Nilai Moeldoko-Ganjar Bikin Gaduh

Terkait dengan keharmonisan Demokrat dan PKS di tingkat nasional dalam hal kebijakan politik, akan mempengaruhi dukungan di Pilwagub DKI, politisi yang dikenal santun ini menolak hal tersebut.

“Saya kira kondisi itu (tingkat nasional) tidak bisa dijadikan ukuran. Karena Demokrat menginginkan wagub dari Anies Baswedan harus orang yang mempunyai visi dan misi sama untuk mensejahterakan warga Jakarta. Dan terpenting mengesampingkan kepentingan kelompoknya,” tandasnya.

Seperti diketahui, Panitia pemilihan (Panlih) wagub DKI Jakarta, memutuskan pemilihan wagub akan dilaksanakan pada 23 Maret 2020 mendatang. Kedua cawagub, A Riza Patria (Gerindra) dan Nurmanyah Lubis (PKS) saat ini pun getol melakukan safari politik untuk meminta dukungan partai.[ab]

Comment