KalbarOnline.com – Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah, meminta kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tidak sembarangan ngomong tentang isu rumah sakit mengcovidkan pasien meninggal dunia.

Mestinya, menurut Wakil Ketua KIP Jawa Tengah (Jateng) Zainal Abidin Petir kedua pejabat tersebut bijaksana dan hati-hati menyampaikan pernyataan ke publik.

“Moeldoko dan Ganjar jangan malah memperkeruh isu yang belum jelas sumbernya. Jangan langsung buru-buru disampaikan ke publik sehingga malah membuat gaduh,” katanya di Semarang, Minggu (11/10).

Pernyataan yang belum jelas sumbernya tersebut, lanjut Petir, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yakni menurunnya kepercayaan masyarakat kepada rumah sakit (RS).

Selain itu, juga membuat gelisah kalangan tenaga kesehatan, perawat, dokter, dan rumah sakit, karena merasa tidak pernah mengcovidkan pasien yang meninggal dunia. “Kami meminta Moeldoko dan Ganjar agar ke depan berhati-hati menyampaikan pernyataan terkait Covid-19 kepada publik,” pinta Petir.

Sebaga pejabat, lanjut ia, Moeldoko dan Ganjar harusnya memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tidak gaduh. Masyarakat diberi pemahaman dan rumah sakit dibikin nyaman supaya penanganan pandemi Covid-19 bisa tertangani secara efektif, efisien, dan berstandar.

Menurut Petir, pihak dokter dan rumah sakit tidak akan gegabah dalam memberikan status Covid-19 kepada pasien, karena sudah ada Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

KMK tersebut mengatur tatalaksana pasien kasus suspek, probable dan konfirmasi. Juga KMK 446 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Infeksi Emerging bagi RS yang menyelenggarakan pelayanan Covid 19.

Dia meminta Moeldoko dan Ganjar mencari solusi supaya Laboratorium Biomolekuler PCR diperbanyak di daerah-daerah. Tujuannya, rumah sakit bisa cepat mengeluarkan hasil pemeriksaan PCR, terkonfirmasi positif COVID-19 atau negatif dalam waktu 4-6 jam.

“Coba Moeldoko dan Ganjar menambah kuota pemeriksaan, misalnya yang biasanya 2 shift menjadi 3 shift. Juga menambah SDM, baik itu dokter, analis maupun tenaga administrasi. Tentunya harus siapkan anggaran lebih besar juga,” kata Zainal.

Sebelumnya diketahui, Kantor Staf Presiden (KSP) meminta rumah sakit jangan mudah memberikan stempel pasien yang meninggal dunia akibat Covid-19. Menurutnya, isu rumah sakit (RS) mengcovidkan semua pasien yang meninggal untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah sudah menggema di masyarakat.

“Definisi kasus kematian selama pandemi Covid-19 harus ditinjau ulang. Jangan sampai semua kematian itu selalu dikatakan akibat Covid-19,” katanya seusai bertemu Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo di kantor Gubernuran di Jalan Pahlawan Kota Semarang, Kamis (1/10/2020).

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam kesempatan sama mengatakan, isu mengcovidkan pasien meninggal di rumah sakit sudah menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Penyataan Moeldoko dan Ganjar menjadi polemik, ketua Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhilah, ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Kuntjoro Adi Purjanto, dan ketua Perhimpunan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi membantah tudingan itu. [rif]