KalbarOnline.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyentil Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kerap kali menyebut TNI-Polri sering membuat masalah hingga melakukan pelanggaran HAM di daerah-daerah rawan konflik.
Bahkan kata dia, tak sedikit permintaan yang muncul agar aparat TNI Polri ini ditarik dari daerah rawan konflik. “Kan kalau bahasa-bahasa LSM, bahasa gerakan sipil itu selalu TNI Polri itu yang bikin masalah, harus ditarik di sana, pelanggaran HAM, ya nggak mungkin dong,” kata Mahfud di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Rabu (11/3/2020).
Permintaan agar TNI Polri tak lagi diterjunkan ini, kata Mahfud, kerap kali disangkutkan dengan istilah agar tak ada lagi militeristik di wilayah-wilayah konflik.
Padahal kata Mahfud, tak mungkin para TNI dan Polri ini dilarang masuk ke sebuah daerah karena itu adalah tugas dan kewajiban mereka untuk mengamankan negara.”Bagaimana saya bilang sebuah negara melarang TNI Polri masuk menjaga negaranya, nggak mungkin,” kata Mahfud.
Dia mengaku tak setuju dengan pihak manapun yang mempersoalkan keberadaan TNI-Polri di wilayah tertentu. Sebab kata dia, bukan masalah penempatan yang harus dipersoalkan tetapi koordinasi antara satu dan lembaga lainnya yang perlu tetap dijalin. “Saya paling tidak setuju kok mempersoalkan kehadiran TNI Polri di sebuah wilayah, tetap harus ada di situ. Tinggal bagaimana berkoordinasi,” katanya.
“Bagaimana sebuah negara menarik TNI dan Polri dari situ, hancur. Ditarik sehari saja sudah hancur. Ya harus hadir di situ. Tinggal bagaimana itu lebih manusiawi, lebih ke pendekatan kesejahteraan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, kekuatan militer Indonesia bisa menang mudah melawan aksi separatis di Papua. Kekuatan senjata yang dimilik TNI-Polri, diakui Mahfud, jauh lebih komplet dibanding milik kelompok separatis.
“Dari hitung-hitungan kekuatan aparat keamanan kita, itu kita gampang menang ya,” kata Mahfud saat menyampaikan pidato dalam Rakornas Pengamanan Perbatasan Negara Tahun 2020 di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Rabu (11/3/2020).
Spesifik mencontohkan kekuatan militer dari aksi separatis di Papua. Dari hasil hitung-hitungannya, kurang lebih kekuatan KKB ini hanya berjumlah 270 orang. Sementara Indonesia memiliki kekuatan militer hingga ratusan ribu.
Meski begitu, Mahfud mengaku pemerintah Indonesia tak akan pernah mengambil langkah perlawanan melalui kekerasan. Mahfud beranggapan, kekerasan dengan menerjunkan aparat TNI-Polri tidak akan menyelesaikan masalah.
“Karena yang gampang seperti itu, kalau dari sudut ilmu gerilya itu tidak menyelesaikan masalah. Bisa diselesaikan hari ini, nanti muncul lagi temannya yang di sana, anaknya yang di sana bisa muncul,” kata Mahfud.
Karena itu menurutnya pemerintah lebih memilih jalan melalui kesejahteraan. “Kita sudah bersepakat memilih pendekatan lain yaitu pendekatan kesejahteraan,” jelasnya.
Meski mengklaim memilih jalan kesejahteraan, Mahfud mengatakan tak ingin menarik aparat TNI dan Polri yang berjaga di wilayah Papua. Dia mengaku memang selama ini banyak yang menyarankan kepadanya untuk menarik aparat tersebut dari wilayah Papua. Alasannya agar tak ada kesan militeristik dari pemerintah.[ab]
Comment