NH Promosi ke DPP, Risman: Bukan Ditolak, Ada Aturan Tak Bisa Rangkap Jabatan

KalbarOnline.com, MAKASSAR— Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang meminta Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid untuk fokus di Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Tugas besar menanti NH membenahi DPP Golkar.

Hal tersebut diungkapkan, Airlangga dalam acara Tasyakuran dan Deklarasi Pilkada 2020 di CCC, Minggu (08/03/2020) siang.

Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel, Risman Pasigai mengatakan apa yang diungkapkan Airlangga merupakan pernyataaan sekaligus sinyal jika NH mendapat promosi ke tingkat lebih tinggi.

Saya kira normal pernyataannya, tak perlu ditarik kiri-kiran untuk kepentingan segelintir. Arahan pak ketum harus dilaksanakan,” kata Risman.

“Karena beliau memberi tugas kepada Pak NH untuk menkonsolidasikan kekuatan Partai Golkar secara nasional di bidang pemenangan pemilu dan badan saksi, dalam rangka pilkada 2020 dan Pileg 2024. Itu suatu kehormatan luar biasa bagi Pak NH,” kata Risman.

Terkait posisi NH di Sulsel, Risman menyerahkan sepenuhnya kepada pemilik suara di Musyawarah Daerah (Musda) nantinya. Pihaknya sendiri akan melakukan konsultasi ke pusat terkait persiapan dan waktu musda tersebut.

Baca Juga: Airlangga: Nurdin Halid Perlu Ruang Lebih Besar di Pemerintahan Pusat

“Kalau urusan siapa penggantinya pasti mesti lewat Musda, dan tergantung pemilik suara dan arahan DPP,” jelasnya.

“Intinya, Pak NH lebih dibutuhkan ketua umum di tingkat nasional seperti yang di sampaikan dalam acara tadi,” lanjut Risman.

Ketua DPD II Golkar Makassar, Farouk M Betta menambahkan pihaknya merasa bersyukur NH sebagai kader asal Sulsel masih dibutuhkan di kancah politik nasional. Meski akan berkiprah kembali di pusat, pihaknya berharap NH tetap memperhatikan Golkar di Sulsel.

Baca Juga: Di Golkar, Danny Pomanto Ingin Pasangan Milenial

“Saya kira sudah tepat amanah yang diberikan Pak Ketum ke Pak NH. Beliau itu punya pengalaman untuk membawa dan mengembalikan kejayaan Golkar,” tambahnya.

Tugas itu kata dia, membuat posisi NH tak bisa rangkap jabatan di kepengurusan tingkat dibawahnya karena itu terlontar kalimat bahwa NH lebih cocok di kolam yang lebih besar dan luas. Bukan daerah sempit.

“Tak ada itu istilah bahwa pak Airlangga menolak. Ya karena aturan tidak bisa rangkap jabatan, dan saya kira pak NH ini promosi ke atas,” tuturnya. (Mirsan/fajar.co.id)