Marak Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Ini Jurus Anti Korupsi Ala Gubernur Kalbar Baru

Gubernur Kalbar, Sutarmidji saat berbincang dengan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi
Gubernur Kalbar, Sutarmidji saat berbincang dengan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi (Foto: RMN)

KalbarOnline, Nasional – Gubernur Kalbar, Sutarmidji resmi dilantik Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (5/9/2018). Prosesi pelantikan dimulai pukul 09.30 dengan penyerahan Keputusan Presiden (Keppres) kepada sembilan pasang Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Setelah itu, dilanjutkan dengan iring-iringan berjalan kaki menuju Istana Negara, didahului Presiden dan Wakil Presiden dan diikuti seluruh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Selaku Gubernur Kalbar, Sutarmidji akan mulai menjalankan visi misinya, salah satunya mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara nasional, IPM Kalbar berada di urutan 29 dari 34 provinsi seluruh Indonesia. Posisi ini dinilainya tidak begitu baik.

Meskipun berat untuk mendongrak IPM naik diurutan lebih tinggi, tetap mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini optimis akan membawa Kalbar baru lebih sejahtera dan masyarakat bisa menikmati semuanya.

“Tahun depan kita akan mulai menggratiskan biaya pendidikan sampai tingkat SMA/SMK negeri,” ujarnya saat ditemui usai dilantik Presiden.

Selain itu, Sutarmidji mengungkapkan, dirinya bersama Ria Norsan lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Bila hal itu dilakukan, maka IPM di Kalbar akan terdongkrak naik.

“Kita bersyukur pelantikan ini dipercepat karena sudah banyak hal yang harus kita kerjakan seperti pencegahan kebakaran lahan, menurunkan angka kemiskinan yang begitu tinggi dan mendongkrak IPM,” sebut orang nomor satu di Kalbar ini.

Selaku Gubernur, Sutarmidji juga akan mempersiapkan untuk menyusun APBD 2019 supaya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih bisa menjawab permasalahan yang ada di Kalbar. Ia juga menjamin semasa kepemimpinannya akan menerapkan transparansi dalam anggaran.

Berkaitan dengan maraknya sejumlah Kepala Daerah dan lembaga-lembaga lainnya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Sutarmidji menegaskan masyarakat harus tahu anggaran itu digunakan untuk apa saka dan mereka juga ikut mengawasi juga. Berbagai sistem online seperti e-Planning dan e-Budgeting harus digunakan.

“Jadi tidak ada lagi anggaran yang digunakan tidak terarah bahkan cenderung membuat-buat proyek yang sebetulnya tidak bermanfaat bagi percepatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Apabila dalam perjalanan masa kepemimpinannya ada hambatan dalam pembahasan APBD, Gubernur Sutarmidji akan minta pendampingan KPK dalam pembahasan APBD tersebut.

“Kalau seandainya ada hambatan dalam pembahasan APBD nanti, saya akan minta pendampingan KPK,” tandasnya.

Terkait pemekaran Kapuas Raya sebagaimana yang digaungkannya semasa kampanye, ia berpendapat, Kalbar sebagai wilayah yang sangat luas, yakni satu setengah kali Pulau Jawa, sudah sepatutnya dilakukan pemekaran.

“Sehingga program utama kita adalah pemekaran Kapuas Raya sekalipun ada moratorium pemekaran,” pungkasnya. (jim)

Tinggalkan Komentar