Gubernur Sutarmidji Optimis IPM Kalbar Bisa Didongkrak

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan Ria Norsan foto bersama usai dilantik Presiden RI, Joko Widodo
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan Ria Norsan foto bersama usai dilantik Presiden RI, Joko Widodo (Foto: Jim)

Tahun depan gratiskan
biaya pendidikan

KalbarOnline,
Nasional –
Gubernur Kalbar, Sutarmidji resmi dilantik Presiden RI, Joko Widodo
di Istana Negara, Rabu (5/9/2018). Prosesi pelantikan dimulai pukul 09.30
dengan penyerahan Keputusan Presiden (Keppres) kepada sembilan pasang Gubernur
dan Wakil Gubernur terpilih. Setelah itu, dilanjutkan dengan iring-iringan
berjalan kaki menuju Istana Negara, didahului Presiden dan Wakil Presiden dan
diikuti seluruh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Selaku Gubernur Kalbar, Sutarmidji akan mulai menjalankan
visi misinya, salah satunya mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Secara nasional, IPM Kalbar berada di urutan 29 dari 34 provinsi seluruh
Indonesia. Posisi ini dinilainya tidak begitu baik.

Meskipun berat untuk mendongrak IPM naik diurutan lebih tinggi, tetapi mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini optimis akan membawa Kalbar baru lebih sejahtera dan masyarakat bisa menikmati semuanya.

“Tahun depan kita akan mulai menggratiskan biaya pendidikan
sampai tingkat SMA/SMK negeri,” ujarnya saat ditemui usai dilantik Presiden.

Selain itu, Sutarmidji mengungkapkan, dirinya bersama Ria
Norsan lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, kesehatan dan
pendidikan. Bila hal itu dilakukan, maka IPM di Kalbar akan terdongkrak naik.


“Kita bersyukur pelantikan ini dipercepat karena sudah
banyak hal yang harus kita kerjakan seperti pencegahan kebakaran lahan, menurunkan
angka kemiskinan yang begitu tinggi dan mendongkrak IPM,” sebut orang nomor
satu di Kalbar ini.

Disinggung soal kebakaran lahan, Sutarmidji menjelaskan,
kalau Instruksi Presiden dijalankan yakni dengan membangun sekat kanal dan
sumur pompa, maka itu bisa mencegah kebakaran lahan. Menurutnya, lahan gambut
harus diguyur air yang begitu banyak. Kalau tidak, maka ketika terjadi
kebakaran lahan, asapnya semakin banyak.

“Kalau sekat kanal, itu tidak akan kebakaran sampai ke dalam
karena kedalaman gambut di wilayah Kalbar mencapai 9 meter sehingga
penanganannya harus betul-betul simultan. Tidak ketika kebakaran baru kewalahan
menanganinya. Jadi, jauh sebelum terjadi karhutla, kita sudah lakukan
pencegahan,” katanya.

Topografi, kata dia, juga penting dan harus ada sehingga
jika terjadi karhutla, bisa ditentukan titik-titik yang harua diguyur air.

“Selama ini tidak ada topografi sehingga berdampak tidak
efisiennya penanganan kebakaran,” imbuh Sutarmidji.

Semasa ia menjabat Wali Kota Pontianak, dirinya sudah
mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwa). Perwa itu diantaranya menjatuhkan
sanksi bagi lahan yang terbakar. Bagi mereka yang sengaja membakar lahan, maka
lahan itu tidak boleh digunakan selama lima tahun.

Sedangkan kalau terbakar secara tidak sengaja, maka lahan
itu tidak boleh digunakan selama tiga tahun lantaran pemilik lalai dalam
menjaga lahannya.

Selaku Gubernur, Sutarmidji juga akan mempersiapkan untuk
menyusun APBD 2019 supaya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih
bisa menjawab permasalahan yang ada di Kalbar. Ia juga menjamin semasa
kepemimpinannya akan menerapkan transparansi dalam anggaran.

Menurutnya, masyarakat harus tahu anggaran itu digunakan
untuk apa saka dan mereka juga ikut mengawasi juga. Berbagai sistem online
seperti e-Planning dan e-Budgeting harus digunakan.

“Jadi tidak ada lagi anggaran yang digunakan tidak terarah
bahkan cenderung membuat-buat proyek yang sebetulnya tidak bermanfaat bagi
percepatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Apabila dalam perjalanan masa kepemimpinannya ada hambatan
dalam pembahasan APBD, Gubernur Sutarmidji akan minta pendampingan KPK dalam pembahasan
APBD tersebut.

“Kalau seandainya ada hambatan dalam pembahasan APBD nanti,
saya akan minta pendampingan KPK,” tandasnya.

Terkait pemekaran Kapuas Raya sebagaimana yang digaungkannya
semasa kampanye, ia berpendapat, Kalbar sebagai wilayah yang sangat luas, yakni
satu setengah kali Pulau Jawa, sudah sepatutnya dilakukan pemekaran.

“Sehingga program utama kita adalah pemekaran Kapuas Raya
sekalipun ada moratorium pemekaran,” pungkasnya. (jim)

Tinggalkan Komentar