KalbarOnline, Sintang – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson memberikan arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045 Kabupaten Sintang, di Aula Pendopo Bupati Sintang, Rabu (06/03/2024) pagi.
Dalam kesempatan itu, Harisson menyampaikan soal transformasi ekonomi yang harus dilakukan seluruh daerah se-Kalbar termasuk di Kabupaten Sintang.
Ia mengatakan, perlu ada kesiapan infrastruktur guna mendukung transformasi ekonomi yang lebih baik ke depan. Adapun infrastruktur yang dimaksud mulai dari kesiapan infrastruktur jalan, energi, konektivitas antar wilayah, serta infrastruktur dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat.
“Itu tentu harus menjadi prioritas bersama baik level provinsi maupun kabupaten/kota,” ungkapnya.
Harisson menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar sendiri akan terus mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar. Baik infrastruktur yang menjadi kewenangan pemprov yang didanai dari APBD provinsi, maupun kewenangan pemerintah pusat yang terus didorong melalui usulan forum musrenbang tingkat nasional.
Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, juga sebagai beranda negara, tidak hanya dengan Sarawak, Malaysia, tetapi juga sebagai pintu Asia Tenggara, maka Cross Border Economy menurutnya menjadi penting dalam transformasi ekonomi di daerah ini.
“Pemprov Kalbar selama beberapa tahun terakhir terus mengupayakan pembangunan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Sungai Kelik, agar dapat diwujudkan sehingga diharapkan dengan adanya PLBN Sungai Kelik tersebut dapat menjadi motor penggerak perekonomian di Kabupaten Sintang. Mengingat keberadaan PLBN ini sangat bersifat strategis dalam meningkatkan kinerja sektor perdagangan, dan pariwisata di Kabupaten Sintang,” ujarnya.
Peningkatan sektor perekonomian, lanjut dia, diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2023 misalnya, Harisson menyebutkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Di mana sebelumnya nilai IPM Kalbar Tahun 2022 sebesar 69,71 dengan kategori sedang, telah meningkat menjadi 70,47 pada tahun 2023 dengan status pembangunan manusia kategori tinggi.
“Namun jika melihat capaian IPM untuk Kabupaten Sintang masih dalam kategori sedang dengan nilai capaian IPM pada tahun 2023 sebesar 69,39, meningkat dari kondisi tahun 2022 sebesar 68,59,” katanya.
Harisson memastikan, Pemprov Kalbar akan terus berupaya meningkatkan nilai IPM melalui intervensi beberapa program unggulan. Seperti penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi siswa SMA/SMK negeri, pembangunan unit sekolah baru untuk tingkatan SMA dan SMK serta SLB, guna meningkatkan akses pendidikan.
“Berkenaan dengan hal tersebut, saya berharap melalui musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang dapat merumuskan program prioritas yang mengarah kepada peningkatan nilai IPM,” katanya.
“Seperti percepatan rata-rata lama sekolah melalui optimalisasi pemanfaatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), selain itu peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan di pusat-pusat kesehatan masyarakat sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam membantu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu juga diprioritaskan,” tambah Harisson.
Karena dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, dikatakan dia, tentu diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Jika melihat realisasi penurunan angka kemiskinan pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kalbar menurutnya yang sebesar 6,71 persen, sudah lebih baik dibandingkan kondisi tahun sebelumnya sebesar 6,73 persen. Sementara untuk tingkat kemiskinan di Kabupaten Sintang yang sebesar 8,18 persen, telah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 8,57 persen.
“Disamping itu langkah strategis yang perlu menjadi prioritas nasional adalah penurunan kemiskinan ekstrim. Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin ekstrem di Kalbar adalah sebesar 1,41 persen, melalui berbagai intervensi program pada tahun 2023 persentase penduduk miskin ekstrim di Kalbar turun sebesar 0,42 poin menjadi 0,99 persen,” paparnya.
Harisson melanjutkan, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai pihak. Seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), dimintanya, harus terus mensinergikan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Yang tidak hanya dilakukan oleh pemda, tapi juga dilakukan oleh beberapa lembaga non profit, perusahaan melalui CSR-nya dan juga kelompok organisasi masyarakat.
Di samping itu, ia mendorong perbaikan data penduduk miskin by name by address harus terus dilakukan agar bantuan yang diberikan oleh pemerintah tepat sasaran menyasar kelompok-kelompok rumah tangga yang memang layak menerima. Lalu guna menjaga tingkat daya beli masyarakat yang kurang mampu, Pemprov terus menyalurkan bantuan pangan murah yang dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kalbar.
Kemudian ada pula bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat kurang mampu, yang juga terus diupayakan untuk ditingkatkan.
“Pelaksanaan program-program perbaikan sarana pemukiman dengan pola padat karya juga menjadi salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemprov dalam menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan aktivitas kerja masyarakat,” pungkasnya.
Seperti diketahui, dalam musrenbang yang mengangkat tema “Percepatan Transformasi Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, dan SDM yang Berkelanjutan Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih” itu, turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Sintang Jarot Winarno-Melkianus, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sintang, dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sintang, maupun Pemprov Kalbar.
Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur Harisson sekaligus menyerahkan bantuan sosial (bansos) pangan dalam rangka pengendalian inflasi untuk masyarakat Sintang yang diserahkan secara simbolis kepada Bupati Sintang, Jarot Winarno, sebanyak 200 paket. Serta bansos berupa peralatan kerja, yang diserahkan langsung kepada lima keluarga penerima manfaat. (Jau)
Comment