KalbarOnline, Pontianak – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat memaparkan hasil evaluasi terhadap sektor-sektor prioritas pembangunan nasional maupun daerah, terutama terkait program pengentasan kemiskinan, stunting, ketahanan pangan, pariwisata dan UMKM, di Aula Bappeda Kota Pontianak, Kamis (28/12/2023).
Kepala Bappeda Kota Pontianak, Sidiq Handanu menjelaskan, tujuan evaluasi ini untuk melihat keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah dibuat dengan rencana strategi masing-masing perangkat daerah.
“Keselarasannya itu mencakup dari aspek sasaran dan indikator kemudian juga kualitas dari indikatornya,” ujarnya.
Evaluasi ini, lanjut Sidiq, sangat penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak karena tahun 2024 Bappeda akan menyusun RPJMD, juga RPJPD dan juga untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.
“Ini tentu akan menjadi konsep kita agar perencanaan-perencanaan itu nantinya menghasilkan belanja-belanja daerah yang lebih fokus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, arahnya adalah pada outcome,” jelasnya.
Menurutnya, kemiskinan dan stunting menjadi program prioritas nasional. Targetnya tahun 2024 persoalan terkait program prioritas harus diselesaikan atau target penurunan pada titik tertentu. Misalnya angka kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim pada 2024 ditargetkan harus 0 dan angka stunting harus dibawah 14 persen.
Demikian pula UMKM, pariwisata dan ketahanan pangan juga merupakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pendapatan masyarakat atau ekonomi kerakyatan. Fokus sasaran tersebut harus terukur serta memperhatikan indikator-indikator sebelumnya juga harus arahnya ke arah perbaikan.
“Itu yang jadi hasil evaluasi dan menjadi masukan kita terutama dari dalam perencanaan-perencanaan,” tuturnya.
Sementara itu, dari ekonomi makro semua indikator menuju arah yang positif atau perbaikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sudah mencapai angka 81,6, angka kemiskinan sudah di angka 4 persenan. Ia juga memastikan angka stunting on the track, jika tahun 2022 angkanya di kisaran 19,7 pada tahun 2023 ia berharap bisa di angka 16 persen.
“2024 mudah-mudahan, usaha terus agar bisa turun ke bawah 14 persen,” sebutnya.
Setiap program, kata dia, tidak bisa dilakukan oleh satu perangkat daerah, tetapi harus didukung perangkat daerah lainnya yang terlibat.
“Kita ingin melihat perangkat daerah untuk fokus pada program-program yang sudah kita tentukan bersama, contoh pariwisata, tidak bisa Dinas Pariwisata saja, infrastrukturnya pastilah dari Perkim, PU atau Dishub,” pungkasnya. (Indri)
Comment