KalbarOnline, Pontianak – Ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan I tahun 2023 tumbuh 4,65 % dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, namun terhadap Triwulan IV tahun 2022 mengalami kontraksi sebesar 0,59% (q-to-q).
“Pada Triwulan II 2023 perekonomian Kalbar diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Proyeksi ini masih sejalan dengan rentang outlook pertumbuhan ekonomi pemerintah,” kata Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Kukuh Sumardono Basuki, Jumat (28/07/2023).
“Selain itu, resiliensi Indonesia, khususnya Kalbar, masih terjaga di tengah peningkatan risiko global, hal ini diiringi oleh Kalbar yang terus menjaga daya beli masyarakat dan menjaga tingkat inflasi,” tambahnya.
Untuk inflasi sendiri, berdasarkan hasil pemantauan BPS gabungan 3 kota IHK di Kalimantan Barat pada Juni 2023 terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 4,10% atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 116,14 pada Mei 2022 menjadi 116,45 pada Juni 2023.
Semnetara tingkat inflasi month to month (mtm) dan tingkat inflasi year to date (ytd) Juni 2023 sebesar 0,27 persen dan 1,46 persen.
Nilai neraca perdagangan Kalimantan Barat Mei 2023 surplus US $ 81,24 juta, sedangkan secara kumulatif Januari – Mei 2023 juga surplus US $ 613,16 juta. Sementara Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat pada Juni 2023 sebesar 133,10 poin atau turun 2,92% dibanding Mei 2023 (137,11). Meski NTP ini mengalami penurunan, namun NTP Kalbar masih menduduki nilai NTP tertinggi se-regional Kalimantan.
Hingga akhir Juni 2023, Pendapatan Negara dalam APBN Kalbar tercapai sebesar Rp 5,6 triliun atau sebesar 46,65% dari target yang ditetapkan di tahun 2023, yaitu Rp 12,08 triliun.
Penerimaan ini masih didominasi oleh penerimaan perpajakan dari PPN dan PPh, yang masing- masing terealisasi sebesar Rp 2.299,31 miliar dan Rp 2.403,54 miliar. Seluruh pos penerimaan mengalami kontraksi, kecuali pada Cukai, Pajak Lainnya dan PNBP.
Dari sisi belanja regional Kalbar, realisasi sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 13,2 triliun atau sebesar 42,86% dari total pagu anggaran Rp 30,8 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp 4,5 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 8,7 triliun.
Kukuh mengatakan, seluruh pos belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan serapan (yoy), sedangkan TKDD mengalami kontraksi kecuali pada Dana Bagi HAsil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Target pendapatan daerah dalam APBD Kalimantan Barat tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 25,98 triliun dan pagu belanja sebesar Rp 26,9 triliun, sehingga terdapat rencana defisit sebesar Rp 916,47 miliar, dengan pembiayaan sebesar Rp 899,45 miliar dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp 17,02 miliar.
Hingga 30 Juni 2023, realisasi pendapatan daerah (konsolidasi) Kalbar menunjukkan capaian sebesar Rp 8,56 triliun, yang mana masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 74,58% dari total pendapatan atau sekitar Rp 6,38 triliun. Sedangkan, untuk Pendapatan Asli Daerah berkontribusi sebesar Rp2,1 triliun. Pada sisi belanja daerah, realisasi sampai 30 Juni 2023 sebesar Rp 6,8 triliun atau baru sebesar 25,34%. Dengan kondisi ini, maka APBD Kalbar masih surplus sebesar Rp 1,74 triliun.
“Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah,” ujar Kukuh.
Dalam mengukur kinerja keuangan daerah, lanjutnya, dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah antara lain perbandingan antara PAD dengan total penerimaan daerah.
Dilihat dari Rasio Desentralisasi Fiskal atau perbandingan antara PAD dan total pendapatan daerah, untuk APBD Provinsi saja sudah cukup baik, yaitu berada di angka 58,74%, sementara untuk konsolidasi kabupaten dan kota lingkup Kalbar masih berada di angka 13,49 %.
Terkait dengan penyaluran KUR dan UMi, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyaluran KUR dan UMi di Wilayah Kalimantan Barat serta mendorong pemerintah daerah dengan berkolaborasi perbankan agar semakin menguatkan pembiayaan terhadap pelaku usaha di daerah.
Sampai dengan 30 Juni 2023, penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai Rp 1,75 triliun untuk 25.643 Debitur. Sama seperti tahun sebelumnya, penyaluran KUR terbesar terdapat di Kabupaten Kubu Raya dengan total penyaluran Rp 251,84 miliar diikuti oleh Kota Pontianak dengan penyaluran Rp 230,49 miliar.
Trend penyaluran akumulatif KUR bulanan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, tidak hanya di Kalbar namun hampir di seluruh wilayah Indonesia. Penurunan tersebut terjadi akibat adanya perubahan persyaratan debitur pada kebijakan KUR terbaru tahun 2023, diantaranya sanksi yang dikenakan kepada perbankan yang menetapkan agunan tambahan untuk KUR Mikro sehingga bank menjadi semakin selektif memilih calon debitur.
Sementara itu, jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hingga 30 Juni 2023 mencapai 3.375 Debitur dengan total penyaluran sebesar Rp 15,80 miliar. Kota Pontianak menjadi wilayah dengan jumlah debitur UMi paling banyak yaitu 656 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp 2,92 miliar diikuti oleh Kabupaten Ketapang sebesar Rp 2,44 miliar. Sementara itu sampai dengan akhir bulan Juni ini masih belum terdapat penyaluran di Kabupaten Melawi.
“Sebagai kesimpulan, hingga Semester I 2023 kinerja perekonomian domestik dan APBN masih tetap solid dan kuat di tengah tantangan dan perlambatan ekonomi global. Pendapatan dan belanja negara tumbuh positif, begitu juga pendapatan dan belanja negara pada Regional Kalimantan Barat,” ujarnya.
Kukuhmenambahkan, bahwa pemerintah akan terus menggali sektor ekonomi dan mengoptimalkan belanja negara untuk memberikan dampak dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Dinamika global akan terus diantisipasi dan dimitigasi dampaknya terhadap perekonomian domestik,” tutup Kukuh. (Indri)
Comment