KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) bersama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Bencana Asap Provinsi Kalbar, di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (24/05/2023).

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan dihadiri Deputi II Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Abetnego Panca Putra Tarigan.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Kalbar mengapresiasi kinerja dari Forkopimda dan stakeholder lainnya karena penurunan tingkat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai informasi, selama tiga tahun terakhir, dari tahun 2019 hingga 2022, jumlah kasus karhutla di Kalbar mengalami penurunan yang signifikan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah berhasil menekan jumlah titik karhutla di Kalbar. Dimana tahun 2019 sebanyak 11.804 hotspot, kini menjadi 1.602 hotspot di tahun 2022,” ungkap Sutarmidji.

Adapun luas karhutla di kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Kalbar sejak tahun 2019 hingga 2022 yakni mencapai 129.980 hektare dari sebelumnya mencapai 151.819 hektar.

“Berdasarkan data luas terbakar tahun 2022, ada 5 kabupaten tertinggi sebaran luas karhutla di Kalbar yaitu, Kabupaten Ketapang sekitar 4.573 hektar, Kabupaten Sambas sekitar 3.460 hektar dan Kabupaten Mempawah sekitar 3.343 hektar, Kabupaten Kubu Raya sekitar 2.475 hektar dan Kabupaten Sanggau sekitar 2.196 hektar,” ujarnya.

Meskipun demikian, dirinya berharap untuk tidak terlena akan penurunan angka karhutla di Provinsi Kalbar. Sebab saat ini, lanjutnya, berdasarkan info dari BMKG, bahwa Indonesia telah memasuki musim El-Nino, yang mana jumlah intensitas curah hujan tidak banyak.

“Diperkirakan El-Nino akan terjadi di pertengahan tahun ini, adapun dampak El-Nino yaitu pengurangan curah hujan yang dapat memicu mudahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan, serta berdampak pada kekeringan,” ujarnya.

“Untuk curah hujan di wilayah kalbar semakin rendah, diperkirakan bulan Juli hingga bulan September 2023 dominan curah hujan kategori rendah. Oleh karenanya semua harus tetap siaga dan waspada mengantisipasi perubahan iklim dan cuaca,” tegas Sutarmidji.

Guna mengantisipasi karhutla di Provinsi Kalbar, dirinya pun meminta adanya pemulihan ekosistem gambut pada 17 kesatuan hidrologis gambut yang tersebar pada tujuh kabupaten seluas 154.869 hektare, dengan pembangunan infrastruktur pembahasan gambut berupa sumur bor sebanyak 491 unit dan sekat kanal sebanyak 845 unit, revegetasi seluas 180 hektare dan revitalisasi atau peningkatan ekonomi masyarakat sejumlah 172 paket dan pendampingan desa peduli gambut.

“Kita juga meminta seluruh perusahaan perkebunan untuk menyiagakan satuan pemadam kebakarannya mengantisipasi terjadinya karhutla serta memberdayakan masyarakat desa peduli api dalam mencegah karhutla,” pungkasnya.

Dalam rakor tersebut, turut juga dihadiri Wakapolda Kalbar, Brigjen Pol Asep Safrudin dan Kepala Staf Kodam XII/ Tanjungpura, Brigjen TNI Yufti Senjaya dan beberapa kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. (Jau)