by

Ria Norsan Klaim Stunting Kalbar Mulai Turun

KalbarOnline, Pontianak – Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan membuka rapat koordinasi teknis (rakornis) Tim Percepatan Penurunan Stunting  (TPPS) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (19/07/2022).

Rakornis yang diprakarsai oleh BKKBN Provinsi Kalbar ini bertujuan dalam rangka membangun komitmen bersama sebagai upaya percepatan penurunan stunting sekaligus perumusan strategis dalam penguatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Kalbar.

Ria Norsan yang juga sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan itu menyampaikan, bahwa penanganan stunting sudah berjalan kurang lebih 6 bulan dan target penurunan yang akan dicapai di tahun 2022 sudah terlihat berdasarkan data tahun 2019-2021. 

“Kita menginginkan target angka stunting Kalimantan Barat sebesar 17% di tahun 2024 bisa tercapai. Saat ini masih di angka 29,68%, dimana trennya sedang turun dan pelaksanaan pencegahan stunting juga sudah sampai di tingkat desa,” kata Norsan dalam paparan materinya yang berjudul “Peran Lintas Sektor dalam Upaya Percepatan Penanganan Stunting di Kalbar”.

Ia berharap adanya kerjasama semua pihak, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI/Polri, Organisasi Persit, Bhayangkara, Dharma Wanita, dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa, dalam penyelesaian masalah stunting ini. 

“Kemudian, selain menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), dana penanganan stunting juga menggunakan anggaran yang ada di Bappeda Provinsi Kalbar dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar. Untuk pencairan anggaran DAK, biasanya menggunakan termin per-triwulan dan perlu ada laporan secara tertulis terlebih dahulu agar dananya bisa dikeluarkan,” papar Norsan.

Lebih lanjut, Wagub Kalbar juga berjanji akan mengunjungi seluruh kabupaten/kota yang–jika masih ada yang belum membentuk Tim TPPS. 

“Kami akan mengunjungi 4 kabupaten yang masih tinggi angka stunting-nya. Saat ini 2 kabupaten yang sudah dikunjungi yaitu Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kubu Raya,” katanya.

BACA JUGA:  Wagub Ria Norsan Bawa Bantuan Pemprov Kalbar untuk Korban Banjir Sekadau

Dan dalam waktu dekat, pihaknya sambung Norsan, juga akan mengunjungi Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi. Dimana ia menyebut beberapa kendala atau penyebab tingginya angka stunting yaitu infrastruktur yang belum baik, penyediaan air bersih, fasilitas MCK yang belum begitu baik dan seterusnya.

“Dimana hal tersebut akan kami sinergikan dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian PUPR. Kita harus optimis angka stunting Kalbar menurun pada tahun 2024,” tutup Wagub Kalbar.

Sebelumnya, rakornis ini diikuti 155 peserta. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting yang ditandatangani Wakil Gubernur Kalimantan Barat selaku Ketua Tim TPPS Provinsi Kalbar serta wakil bupati/wakil wali kota selaku Ketua TPPS Kabupaten/Kota.

Kegiatan rakornis ini pun dihadiri oleh seluruh wakil bupati dan wakil wali kota se-Kalimantan Barat, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur, perwakilan jajaran Forkopimda Provinsi Kalbar, Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Muslimat, Ketua Sekretariat TPPS Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, TPPS Provinsi Kalbar seeta Tim Satgas Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 

Sementara hadir sebagai narasumber, yaitu Mailan Panggabean, Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Sukaliman dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Harry Agung Tjahyadi.

Diakhir acara, Wakil Gubernur Kalbar turut menyerahkan piagam penghargaan dari BKKBN. Piagam pertama diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar yang diserahkan kepada Sekretaris Bappeda Provinsi Kalbar yang berhasil dalam penilaian 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi Khusus Lokus Tahun 2021 di 9 kabupaten/kota.

Kemudian juga diserahkan piagam penghargaan untuk penilaian 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi Khusus Lokus Tahun 2021, dimana peringkat pertama diraih oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, peringkat kedua diraih Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dan peringkat ketiga diberikan kepada Pemerintah Kota Pontianak. (Jau)

Comment