KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) berhasil menduduki peringkat kedua se-Indonesia, terkait realisasi pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Adapun realisasi pendapatan Kalbar pada triwulan kedua telah mencapai angka 44,65 persen per-25 Juni 2022.
Demikian hal itu disampaikan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Agus Fatoni, tanggal 30 Juni lalu, saat presentasi tentang optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pajak alat berat, pasca terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 2022 pada 30 Juni 2022 lalu.
“Provinsi Kalbar hanya berada di bawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menduduki peringkat pertama dengan realisasi 44,69 persen,” ungkap Agus Fatoni.
Menanggapi hal itu, Gubernur Kalbar, Sutarmidji, menyambut baik atas capaian tersebut. Dimana hal Itu menunjukkan bahwa provinsi yang dipimpinnya saat ini semakin diperhitungkan di tingkat nasional.
“Ini menunjukan data-data kita bagus, kemudian pelayanan semakin baik, transparansi semakin baik, kecepatan pelayanan, kemudian ditambah dengan elektronifikasi juga akan membuat pendapatan meningkat,” ujarnya.
Kendati demikian, ia tetap akan berupaya melakukan beberapa pembenahan yang masih dirasa kurang pas. Seperti pada manajemen terhadap aset-aset Pemda yang seharusnya di-HPL-kan kemudian diberikan HGB.
“Makanya dulu Bapenda menargetkan pendapatan di sektor itu Rp1,6 miliar, saya bilang tidak bisa, target saya harus di atas Rp30 miliar, nah sekarang ternyata sudah mencapai lebih dari Rp20 miliar,” katanya.
“Capaiannya menurut saya tahun ini HGB di atas HPL itu bisa sampai Rp40 miliar. Padahal Bapenda awalnya hanya menghitung Rp1,6 miliar, saya yakin itu bisa,” sambungnya.
Kemudian soal Pajak Air Permukaan (PAP) yang awalnya cuma Rp1-2 miliar, namun faktanya tahun kemarin bisa menyerap peningkatan kurang lebih Rp15 miliar.
“Kita juga sudah semakin membaik, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan dana transfer pusat. Kalau misalnya sumber-sumber pendapatan pajak seperti retribusi dan kekayaan daerah dikelola dengan baik, bukan mustahil PAD Kalbar akan semakin tinggi,” jelasnya.
“Termasuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, ini juga masih banyak, terutama perkebunan yang banyak tak bayar, saya yakin itu,” kata Sutarmidji.
Terkait dengan sektor perkebunan, Pemprov Kalbar diakui Sutarmidji juga masih akan melakukan beberapa pembenahan.
“Perkebunan ini juga sektor PAP-nya hampir tak bayar, saya ketika akan dilakukan audit tentang perkebunan sawit ini akan saya sampaikan, terutama masalah PKB-BBNKB, PAP, dan lainnya,” katanya.
Untuk masalah tersebut, Sutarmidji pun mengimbau agar pihak perusahaan melakukan pembayaran segera. Karena ketika dilakukan audit, maka tak hanya kewajiban pajaknya yang harus dilunasi, perusahaan yang bersangkutan juga akan diberikan sanksi.
“Dan saya tak akan beri toleransi, itu bisa ada sanksi, kalau sudah sangat tinggi angkanya, bisa saja nanti dibawa ke masalah hukum,” ancam Sutarmidji.
Kembali menyinggung soal PAD, Sutarmidji membeberkan, kalau saat dirinya baru menjabat Gubernur Kalbar tahun 2018, PAD Kalbar hanya berada di kisaran Rp1,7 triliun. Namun saat ini sudah hampir di angka Rp2,7 triliun. Ia bahkan menargetkan–kalau saja tidak ada pandemi kemarin–maka PAD Kalbar bisa tembus di atas Rp3 triliun.
“Tapi sampai akhir masa jabatan, perkiraan saya Rp2,75 triliun. Mudah-mudahan bisa lebih,” katanya.
Komitmen Gubermur
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson menyampaikan, prestasi realisasi pendapatan nomor dua terbaik di Indonesia itu tak lepas dari komitmen Gubernur Kalbar, Sutarmidji. Harisson bilang, Gubernur terus mendorong agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) giat meningkatkan pendapatan daerah dari seluruh objek pajak yang ada.
“Itu agar kemandirian fiskal Provinsi Kalbar dapat terus ditingkatkan,” katanya.
Sejalan dengan itu, Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari mengatakan akan terus selalu menggali potensi PAD yang ada.
“Bapenda Provinsi Kalbar terus selalu menggali potensi Pendapatan Asli Daerah, baik dari sektor pajak daerah maupun dari retribusi daerah serta penerimaan lain lain yang sah,” ujarnya.
“Hasil yang dirilis oleh Kemendagri tersebut per-tanggal 25 Juni 2022 dan sebenarnya sampai saat ini, tanggal 5 Juli 2022 persentase pendapatan keseluruhan kita berada di 52,33% dengan capaian PAD sebesar 57,26% yang menjadi salah satu komponen Pendapatan Provinsi Kalbar,” terang Bari.
Guna mencapai hasil yang lebih maksimal kedepan, pihak Bapenda lanjut Bari, tentu akan melakukan berbagai upaya-upaya percepatan dan peningkatan Pajak Daerah dan PAD yang belum tergarap optimal lainnya. Dengan harapan, terjadi peningkatan realisasi di semua jenis pajak daerah maupun retribusi daerah.
“Perlu ketahui juga bahwa untuk saat ini target Pendapatan Asli Daerah berada di atas target Pendapatan Transfer dan hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar telah melakukan langkah-langkah kemandirian fiskal daerahnya,” tutup Bari. (Jau)
Comment