KalbarOnline.com – LaporCovid-19 mengevaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Hasilnya, masih ada pelanggaran yang terjadi selama PPKM.
Tim laporan warga LaporCovid-19 Yemmiko Happy kemarin (25/1) menyatakan, lembaganya mengumpulkan laporan terkait PPKM selama dua pekan terakhir. Ada 70 laporan yang masuk. Paling banyak pelanggaran di tempat publik. ”Banyak sekali tempat yang dibuka atau diizinkan sehingga banyak warga yang berkumpul di sana,” tuturnya dalam webinar bertajuk Evaluasi Pelaksanaan PPKM yang dihelat LaporCovid-19. Dia mencontohkan kegiatan pernikahan dan pasar malam yang mengundang kerumunan.
Menurut dia, PPKM tidak efektif. Alasannya, jumlah laporan terus meningkat. Sebelum PPKM dilaksanakan, ada 68 laporan. Selain itu, komunikasi risiko yang dilakukan pemerintah kurang baik. ”Pemerintah ini menunggu laporan dulu. Seharusnya, pemerintah proaktif tanpa menunggu laporan warga,” ujarnya. Karena itu, Yemmiko menyarankan agar pembatasan diberlakukan dengan lebih ketat. ”3M dan 3T juga harus ditingkatkan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Kemenkes tentang Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengakui bahwa kanal-kanal untuk pelaporan Covid-19 masih bermasalah. Terutama terkait dengan kecepatan merespons. ”Semua ditindaklanjuti, tapi Kemenkes membutuhkan waktu,” katanya. Penerapan PPKM berjalan beriringan dengan vaksinasi. Sebab, PPKM bertujuan untuk membatasi pergerakan agar tidak ada penularan. Terutama ketika vaksinasi belum memenuhi target untuk herd immunity.
Dalam kesempatan lain, Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dr Hindra Irawan Satari SpA(K) menjelaskan, vaksin merupakan produk biologi yang dimasukkan ke tubuh manusia. Karena itu, ada bermacam-macam reaksi yang terjadi. Misalnya, bengkak, demam, maupun reaksi lain seperti alergi. ’’Ini tergantung sensitivitas seseorang,” ujarnya.
Salah satu kejadian yang biasa disoroti adalah syok anafilaksis. Kejadian itu merupakan syok akibat reaksi alergi berat. Dari satu juta dosis, terjadi satu atau dua kasus. ”Anafilaksis dapat terjadi terhadap semua vaksin, terhadap antibiotik, terhadap kacang, terhadap nasi bisa, terhadap zat kimia juga bisa,” katanya.
Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Sinovac Prof Kusnandi Rusmil SpA(K) menegaskan, kejadian anafilaksis pasti muncul untuk penyuntikan skala besar. Karena itu, fasilitas pelayanan kesehatan harus selalu siap mengantisipasi kemungkinan kejadian tersebut. ’’Kalau kita lakukan vaksinasi 1 juta orang saja, satu atau dua orang akan pingsan,” ungkapnya. Kejadian itulah yang dikhawatirkan menimbulkan keributan di masyarakat awam. ”Padahal memang seperti itu. Jadi, kita harus siap,” ungkap Kusnandi.
Meski demikian, hingga kemarin reaksi anafilaksis tidak ditemukan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Hanya ditemukan reaksi ringan semisal sering mengantuk seperti yang dialami Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan presenter Raffi Ahmad.
Kusnandi juga menjelaskan, penelitian vaksin Covid-19 dari Sinovac masih terus dilakukan. Timnya akan mengamati 1.620 subjek uji klinis. Pertanyaan apakah vaksin itu harus diulang atau diulang dalam kurun waktu berapa lama akan terjawab saat uji klinis. ”Hingga 9 Januari, imunogenisitas yang dilaporkan sampai 99 persen dan efikasi 65,4 persen,” ungkapnya. Sementara itu, dari 1.620 subjek penelitian, ada 25 orang yang terkena Covid-19. Perinciannya, 7 orang yang positif Covid-19 merupakan mereka yang sudah divaksin dan 18 lainnya adalah yang mendapatkan placebo.
Kusnandi menduga, mereka yang terkena Covid-19 memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Namun, dari tujuh orang yang mendapat vaksin dan positif Covid-19, gejalanya tidak berat. Dia menjelaskan, antibodi yang terbentuk pada subjek penelitian juga cukup baik. Pada hari ke-14 setelah penyuntikan kedua, jumlah antibodinya 99,74 persen. Lalu setelah tiga bulan, antibodinya turun menjadi 99,23 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, tak ada komersialisasi vaksin Covid-19. Termasuk vaksin mandiri untuk karyawan perusahaan di seluruh Indonesia. Menurut Airlangga, vaksin dari pemerintah maupun mandiri disediakan gratis untuk masyarakat. ”Perusahaan yang akan membeli vaksin mandiri untuk karyawannya dan itu tidak boleh potong gaji karyawan,” tegasnya kemarin.
Airlangga mengimbau masyarakat bersedia melapor jika ada pelanggaran terhadap program vaksinasi Covid-19. ”Silakan melapor ke pihak berwenang jika diminta membayar. Siapa pun masyarakatnya, vaksin Covid-19 tetap gratis,” tandasnya.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) itu menambahkan, pelaksanaan vaksinasi mandiri masih menunggu prioritas. Saat ini pemerintah masih berada pada tahap pemberian vaksin untuk penerima prioritas, yakni tenaga kesehatan.
Baca juga: PPKM Diperpanjang, APPBI Minta Aturan Operasional Mal Lebih Fleksibel
Pemerintah juga masih belum mengetahui kapan vaksinasi mandiri dimulai. Menurut Airlangga, saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih menyusun regulasi vaksinasi tersebut. Yang pasti, pemerintah menegaskan, merek vaksin antara program vaksin gratis pemerintah dan vaksin mandiri harus berbeda. Namun, pemerintah masih belum memutuskan merek vaksin apa yang akan digunakan untuk vaksin mandiri.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P. Roeslani mengatakan, pihak industri siap berpartisipasi menyukseskan program vaksinasi. Kadin sudah mengusulkan vaksinasi mandiri melalui pihak swasta agar bisa mengurangi beban negara. Vaksinasi mandiri itu diperuntukkan bagi karyawan atau pekerja serta keluarganya. ”Swasta siap mendistribusikan vaksin yang ada dalam daftar Kemenkes yang sudah mendapatkan izin dari BPOM kepada masyarakat,” ucapnya.
Rosan menambahkan, dibukanya akses vaksin kepada swasta tidak hanya akan mengurangi biaya yang dikeluarkan pemerintah, tetapi juga mempercepat vaksinasi untuk masyarakat. Vaksinasi mandiri kepada karyawan, tutur dia, lebih efektif bagi perusahaan daripada jika terjadi penularan virus di lingkungan perusahaan. Jika ada karyawan yang terkonfirmasi positif Covid-19, dibutuhkan biaya perawatan serta berdampak pada kinerja perusahaan. ”Inilah yang kita butuhkan ke depannya. Agar sektor kesehatan dan ekonomi yang terdampak bisa terkendali dan tumbuh,” tegasnya.
Laju Pertumbuhan Kasus
Pertambahan kasus positif mencatatkan tren positif kemarin dengan tambahan kasus positif baru berada di bawah kasus kesembuhan. Pertambahan kasus positif baru adalah 9.994 kasus berbanding dengan kasus sembuh yang mencapai 10.678 kasus. Dengan perkembangan terbaru itu, tingkat kesembuhan menjadi lebih baik dengan naik ke angka 81 persen setelah sebelumnya drop ke angka 80,7 persen. Kasus aktif pun mengalami penurunan dari sehari sebelumnya 16,4 persen menjadi 16,2 persen.
Kabar baik juga disampaikan Koordinator Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran Mayjen TNI Tugas Ratmono. Dia mengatakan, tingkat hunian RSD Wisma Atlet memang sempat mencapai angka di atas 80 persen. Namun, laporan terbaru pada Senin pagi kemarin menyatakan bahwa tingkat hunian menurun ke angka 77,63 persen. ”Jadi, dari 5.994 tempat tidur yang tersedia, terhuni 4.653 pasien,” ujarnya.
Baca juga: Jokowi Bahas Kapasitas RSD Wisma Atlet dan Hotel untuk Pasien Covid-19
Saat ini, kata Tugas, masih banyak pasien yang disuplai dari RS maupun puskesmas di Jabodetabek. Jumlahnya masih berfluktuasi. Rata-rata 350 sampai 400 pasien yang keluar masuk setiap harinya. ”Jadi, kisaran hunian masih antara 84 persen tertingginya, terendahnya persen ini. Saya kira fluktuasi masih terjadi. Mulai tanggal 11 sampai 25 Januari kemarin. Kita mesti tetap waspada dan mengantisipasi,” tuturnya.
Saksikan video menarik berikut ini:
Comment