KalbarOnline.com–Pandemi Covid-19 membawa dampak multidimensi bagi masyarakat. Tidak hanya bagi kesehatan namun juga berdampak bagi ekonomi dan sosial. Intervensi pemerintah terhadap kesehatan masyarakat memiliki tujuan agar warga negaranya tetap sehat dan tetap produktif.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan Mohammad Subuh mengatakan, apabila terjadi peristiwa global public health seperti pandemi Covid-19, tentu ada permasalahan yang harus diantisipasi negara hingga ke tatanan individu.
”Karena permasalahan ini menimbulkan berbagai efek. Pertama tentu kita berhadapan dengan masalah kesehatan, kedua perekonomian sudah mulai terdampak, saya lihat keamanan juga sudah mulai terganggu,” ujar Mohammad Subuh dalam keterangannya, Sabtu (19/12).
Dari kacamata ekonomi, lanjut dia, pandemi Covid-19 harus dikendalikan. Sebab, sumber daya di bidang kesehatan maupun anggaran pemerintah juga terbatas. Oleh karena itu, upaya menyehatkan masyarakat pun harus diprioritaskan.
”Saya kira pemerintah kita sudah all out, dari sektor kesehatan dananya begitu besar, stimulus perekonomian juga dananya besar. Tujuannya satu, ingin menyehatkan individu, karena kalau individu sehat, akan membuat produktivitas meningkat, sehingga pendapatan individu meningkat, dan berdampak pendapatan negara juga ikut meningkat. Jadi dengan melindungi kesehatan, kita juga melindungi negara,” jelas Mohammad Subuh.
Perawatan pasien Covid-19 menelan biaya yang besar. Rata-rata Rp 184 juta per orang. Perawatan yang mahal itu karena memerlukan perawatan secara khusus. Jika memerlukan perawatan misalnya ICU itu satu hari Rp 15 juta, apalagi menggunakan ventilator. Kemudian apabila ada penyakit penyerta, ditambah lagi rata-ratanya menjadi Rp 17 juta per hari.
”Kondisi inilah yang harus dihindari, semua biaya saat ini tanggung jawab negara. Namun kita ada batasnya yang tadi saya sebut sumber daya terbatas. Oleh karena itu sumber daya yang ada ini kita optimalkan dengan upaya-upaya pencegahan,” ungkap Mohammad Subuh.
Dia menambahkan, individu perlu menyadari bahwa kesehatan mereka adalah aset terpenting dan juga menyadari kesehatan adalah investasi jangka panjang.
Selama ini, 1.620 relawan yang melakukan uji klinik vaksin Covid-19 fase III di Bandung tidak menemui kendala yang berarti, artinya baik-baik saja. Kemudian pemerintah juga akan mendatangkan vaksin dari luar negeri yang sudah selesai melakukan uji klinik fase III.
”Pemerintah sudah melakukan simulasi, sebagai bentuk uji coba untuk menimbulkan kepercayaan. Di Bogor, presiden terlibat langsung dalam simulasi. Di Karawang, Wakil Presiden. Ini artinya pemerintah sangat serius mempersiapkan, sehingga nanti ketika vaksin datang kita sudah siap melakukan vaksinasi,” ujar Mohammad Subuh.
Meski vaksin dari luar negeri akan tiba, program vaksinasi perlu proses terlebih dahulu. Terutama mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Negara memiliki kewenangan tersendiri dan otorisasi mandiri untuk memberikan izin peredaran suatu obat, tapi tentu mengedepankan asas kehati-hatian mempertimbangkan keamanan, efektivitas, dan kehalalannya.
”Saat ini, pemulihan kesehatan dan ekonomi bisa dilakukan dengan menjaga budaya 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), karena tanpa upaya seperti itu, pemulihan ekonomi Indonesia sangat sulit. Bagi masyarakat tidak perlu ragu, saat vaksin datang, pasti sudah dijamin proses memastikan keamanan dan efektivitasnya,” ujar Mohammad Subuh.
Saksikan video menarik berikut ini:
Comment