KalbarOnline.com – Daerah dengan predikat zona hijau belum tentu terbebas dari penyebaran Covid-19. Sebab ternyata status zona hijau yang mereka sandang akibat minim pengetesan PCR.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2020 yang dikutip di akun YouTube Kemendagri RI, Jumat (4/9/2020).
“Ini yang perlu diawasi teman-teman pemeriksa dan juga memberikan pendampingan agar daerah-daerah yang kapasitasnya rendah, testing-nya masih rendah, tidak punya PCR, bangga dengan warna hijau karena tidak ada kasus,” kata Tito Karnavian.
“Setelah kita cek bukan tidak ada kasus, testing-nya tidak ada, padahal penyebaran mungkin terjadi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Tito meminta jajaran inspektorat mendorong kemampuan tes bagi daerah yang belum memiliki laboratorium untuk tes PCR. Laboratorium tersebut semestinya dimiliki daerah, baik berupa laboratorium keliling atau mobile atau laboratorium permanen.
Tito juga menyoroti realokasi anggaran yang dilakukan daerah. Tito menyebut realokasi anggaran yang dilakukan banyak yang masuk ke sektor bansos, kesehatan, sedangkan untuk stimulasi ekonomi masih minim.
Menurutnya daerah jangan mengandalkan pusat saja untuk memberikan stimulasi ekonomi. Padahal, menurutnya, daerah memiliki kemampuan tersebut tetapi tidak tepat sasaran.
“Tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat. Pemerintah pusat Rp 695 T dengan breakdown-breakdown-nya untuk COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Jangan sampai hanya mengandalkan tangan pusat padahal daerah sepertinya memiliki kemampuan, tapi tidak tepat sasarannya,” ujarnya. [rif]
Comment