Permuda Kapuas Raya Akan Kawal Janji Midji-Norsan Soal Pemekaran

Kordinator Presidium Permuda Kapuas Raya, Giat Anshorrahman saat menjadi moderator dalam suatu diskusi publik belum lama ini
Kordinator Presidium Permuda Kapuas Raya, Giat Anshorrahman saat menjadi moderator dalam suatu diskusi publik belum lama ini (Foto: Ist)

KalbarOnline, Pontianak – Perhimpunan Pemuda (Permuda) Kapuas Raya mengingatkan kembali janji kampanye pasangan Sutarmidji-Ria Norsan, dimana salah satu program prioritas pasangan Midji-Norsan setelah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar adalah merealisasikan pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR).

Pemekaran daerah di Kalbar, khususnya merealisasikan Kapuas Raya merupakan salah satu isu yang paling sering digaungkan dan menjadi perdebatan panas oleh para peserta pilkada 2018 lalu. Sehingga Permuda meminta jangan sampai pemekaran tersebut hanya sekedar kecap manis untuk mendulang suara saja, namun setelah jadi malah dilupakan.

“Kami akan kawal janji Pak Midji soal PKR itu. Karena itu program perioritas beliau. Bahkan beliau sempat mengatakan bahwa untuk memekarkan Kapuas Raya itu tidak sulit. Jadi janji itu yang kami nantikan realisasinya,” jelas Kordinator Presidium Permuda Kapuas Raya, Giat Anshorrahman.

Menurut Giat, mendukung pemekaran PKR merupakan keharusan pemerintah Kalbar, sebab Kapuas Raya merupakan idaman dari masyarakat di timur Kalbar. Kata Giat, Kapuas raya bisa saja terealisasi, asalkan semua pihak tak egois. Demi kepentingan rakyat menurutnya semua pihak perlu meredam egoisme.

“Kami nilai Pilkada kemarin tidak ada calon yang menolak Kapuas Raya, nah itu bisa dikolaborasikan gagasan-gagasannya dengan lawan pada saat Pilkada lalu atau Gubernur periode lalu,” tambah Giat.

Dengan direalisasikan Provinsi Kapuas Raya akan berdampak baik bagi pembangunan di lima kabupaten/kota yang sekarang masih dinilai tertinggal. Dengan adanya pemekaran daerah maka daerah timur akan mengalami percepatan pembangunan.

“Tak ada alasan pemekaran Kapuas Raya tak terealisasi, jika berbicara moratorium dari pemerintah pusat maka yang patut dipertanyakan kenapa beberapa daerah bisa dimekarkan di saat moratorium masih berjalan. Kita ingin lihat kesungguhan para elit politik kita dalam menepati janji. Pemekaran ini persoalan ada atau tidak keinginan pemerintah untuk memekarkan. Tentu yang tau cara atau metodenya adalah kepala daerah itu sendiri,” tegasnya.

Giat kembali menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menagih janji program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar yang baru saja dilantik. Ia meminta jangan sampai mereka mengkhianati masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan dan memilih mereka.

“Sudah saatnya politikus menjadi Negarawan dengan merealisasikan janji-janji pada saat kampanye,” tegasnya.

Tinggal bagaimana koordinasi provinsi ke daerah yang akan menjadi calon ibu kota Kapuas Raya dalam hal teknis dan sebagainya yang dibutuhkan dalam merealisasikan Provinsi Kapuas Raya.

Namun, kata dia, perlu juga dipikirkan didalam pemekaran Kapuas Raya adalah bagaimana pemerintah ini berjalan dengan tujuan pemekaran dan menetapkan potensi sumber daya apa yang bisa dimanfaatkan untuk pendapat daerah nantinya.

“Kami beberapa kali mengundang dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat maupun elit partai terkait Kapuas Raya ini. Kita tentu sebagai pemuda tidak boleh diam akan masalah ini, niat baik tentu harus disambut baik. Rencanya jika Pak Gubernur baru bersedia, kami akan mengundang beliau pada diskusi pemekaran,” tutupnya. (*/Fai)

Tinggalkan Komentar