Workshop II Menuju RA Summit 2024, Susun Skema Penyelesaian Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan dan Penataan Aset Pesisir

KalbarOnline, Jakarta – Dalam rangka percepatan Reforma Agraria (RA) yang berdampak langsung bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan RA, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menyelenggarakan RA Summit Bali 2024 pada 14 – 15 Juni 2024. Tema yang akan diangkat tahun ini adalah “Sinergi untuk RA yang Berdampak dan Berkelanjutan”.

Sejalan dengan itu, bertempat di Mandarin Oriental Hotel Jakarta, pada Selasa (04/06/2024), dilaksanakan Workshop II yang fokus membahas mengenai dua aspek, yaitu resolusi penyelesaian redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan serta resolusi penyelesaian aset permukiman di atas air, pulau-pulau kecil dan pulau kecil terluar.

IKLANBANKKALBARIDULADHA

Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan saat membuka workshop menyampaikan, dua aspek tersebut sejatinya tidak hanya didiskusikan semata, namun harus sampai pada tindak lanjut.

“Hari ini kita akan bicara masalah pelepasan kawasan hutan, yang harus ditindaklanjuti dengan redistribusi tanah. Harus kita tindaklanjuti dengan penataan aset dan akses,” ucapnya.

Ia mengatakan, bahwa yang menjadi objek redistribusi tanah adalah pelepasan kawasan hutan dan eks Hak Guna Usaha (HGU). Keduanya memiliki capaian yang berbeda.

“Saya sudah sampaikan, prestasi untuk kedua objek Redistribusi Tanah, yang eks HGU sudah cukup besar, ada 300-an%. Sedangkan, di pelepasan kawasan hutan, memang kita perlu terobosan,” jelas Dirjen Penataan Agraria.

Baca Juga :  WNI Kembali Bisa Umrah, Usia Jamaah Dibatasi 18–50 Tahun

Capaian RA ini, lanjutnya, sudah sangat maksimal, terutama terkait penataan aset dan penataan akses. “Kementerian ATR/BPN ini sudah memberikan kepada masyarakat, berupa penataan aset dan penataan akses sudah hampir 113 juta bidang tanah sudah terdaftar. Ini bagian penting dalam konteks RA. Begitu juga penataan akses,” ujarnya.

Menurut Dirjen Penataan Agraria, penataan aset yang tidak diikuti dengan penataan akses akan memberikan makna yang berbeda dalam konteks RA.

“Penataan aset itu dalam rangka keadilan, penguasaan dan kepemilikan tanah. Sedangkan penataan akses dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, ketika masyarakat tidak mampu meningkatkan nilai tambah produktivitas dari tanah yang dikuasai. Nah ini sudah sangat besar. Namun demikian, kita masih menyisakan PR (pekerjaan rumah) yang cukup penting dan hari ini kita akan diskusikan,” pungkasnya.

Hasil kegiatan workshop ini akan menjadi masukan untuk pertemuan RA Summit Bali 2024 yang diharapkan akan menghasilkan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itulah yang nanti menjadi dasar tindak lanjut dalam rangka implementasi pelaksanaan Program Strategis Nasional Reforma Agraria yang dapat diadopsi dalam rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 untuk pemerintahan selanjutnya.

Dalam mengakomodir seluruh masukan untuk kedua pembahasan tersebut, workshop ini dibagi menjadi dua panel diskusi, yang menghadirkan para narasumber ahli dan penanggap. Adapun panel pertama, membahas mengenai “Resolusi Penyelesaian Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan” yang dimoderatori direktur landreform  dengan menghadirkan narasumber dan penanggap Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, Perencana Ahli Madya, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan KLHK, Sigit Nugroho, Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sugeng Harmono, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Antonius Bambang Wijanarto, Kasubdit Pertanahan dan Penataan Ruang Direktorat Sinkronisasi Pemerintahan Daerah I Kementerian Dalam Negeri, Benny Kamil, dan Serikat Hijau Indonesia, Deni Jasmara.

Baca Juga :  Lestari Moerdijat Minta Polisi Ringkus Otak Aksi Terorisme di Sigi

Sementara itu, untuk panel kedua dengan moderator Direktur Penatagunaan Tanah, Wartomo, membahas mengenai “Resolusi Penyelesaian Aset Permukiman di Atas Air, Pulau-pulau Kecil, dan Pulau Kecil Terluar”, dengan narasumber yang hadir adalah Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat/Plt Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Slameto Dwi Martono, Kapokja Pengelolaan Basis Data Spasial LHK, Dicky Frendikha Prasetya Rhama, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Muhammad Yusuf, Plh Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Pelopor serta Direktur Eksekutif LANDESA, Mardha Tillah. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Comment