Wabup Ketapang Hadiri High Level Meeting Terkait Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Provinsi Kalbar Tahun 2024

KalbarOnline, Pontianak – Wakil Bupati Ketapang, Farhan menghadiri High Level Meeting (HLM) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, pada Rabu (21/02/2024), di Cendana Room Hotel Mercure Kota Pontianak.

Wabup menjelaskan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Ketapang mencapai 9,39% sejak tahun 2022 dari  jumlah pendudukan Kabupaten Ketapang 575.900 jiwa. Pada tahun 2023, angka itu sedikit turun yaitu 9,25 persen.

“Sedangkan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ketapang sebesar 3,57% dari total 575.900 jiwa penduduk,” papar Farhan dihadapan Pj Gubernur Kalbar dan jajaran Pemprov Kalbar.

Wabup menjelaskan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Pemkab Ketapang dalam penanganan kemiskinan, diantaranya data kemiskinan yang belum akurat, keterbatasan sumber daya baik anggaran tenaga maupun infrastruktur, belum meratanya akses pendidikan dan kesehatan.

Kemudian masih tingginya angka pengangguran yang mencapai 6,71 tahun 2022, bencana alam kebakaran dan banjir yang merusak infrastruktur dan produksi pangan. Selanjutnya kondisi infrastruktur jalan yang masih belum merata dalam kondisi baik, tingginya angka perkawinan serta minimnya angkatan kerja yang terlatih.

Baca Juga :  Temu Kader, Tri Tito Karnavian Puji Kinerja Tim Penggerak PKK Kalbar

“Kami sudah berupaya untuk mengentaskan kemiskinan yaitu dengan cara, mengembalikan anak dan dewasa putus sekolah, pengendalian inflasi daerah, pemberian pelatihan kerja dan sertifikasi,” ujarnya.

“(Kemudian) pemberian bantuan dan pendampingan wirausaha kepada kelompok rentan, program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), melakukan proses pemutakhiran data secara berkala agar Bansos tepat sasaran, pemberian BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, 100 peserta setiap desa,” terang Farhan.

Selain itu ia juga menyampaikan, bahwa jumlah penduduk yang terdampak stunting di Kabupaten Ketapang tahun 2022 adalah 19,47%, tahun 2023 sebesar 19,04%.

Farhan menyebut, adanya beberapa kendala pihaknya dalam penanganan stunting, diantaranya capaian Balita yang ditimbang masih rendah, akses air bersih yang kurang mencukupi, akses sanitasi kurang mencukupi, tingginya angka pernikahan anak, tingkat kesadaran masyarakat terkait pola hidup sehat sangat kurang, kurang optimalnya dana Desa untuk penurunan stunting.

Adapun upaya yang dilakukan Pemkab Ketapang dalam penurunan stunting diantaranya yakni peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yg baik, penguatan kader posyandu PKK GOW, pendamping sosial PKH, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, serta edukasi gizi dan pola makan seimbang.

Baca Juga :  Dorong BKKBN dan KJRI MoU Sosialisasi Stunting ke PMI di Malaysia

“Kami juga melibatkan pihak swasta dalam penanggulangan kemiskinan dan stunting juga kami ada program air bersih,” ucap Farhan.

Sementara itu, Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson mengatakan, faktor stunting itu sebenarnya memang keadaan ekonomi dan pendidikan masyarakat yang masih belum baik.

Selain itu, menurutnya pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan aspek pertumbuhan, keadilan sosial dan keterjangkauan juga agar menjadi perhatian bersama semua upaya ini hanya mungkin terwujud melalui kolaborasi dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan.

“Tentu kinerja aktif seluruh Kepala Daerah menjadi prasyarat mutlak tercapainya target penurunan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting,” harapnya.

Acara ini turut dihadiri perangkat daerah provinsi, seluruh kepala dinas terkait , lembaga pemerintahan non kementerian/BUMN/BUMD, perwakilan bupati/ walikota se-Provinsi Kalimantan Barat. (Adi LC)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Comment