KalbarOnline, Pontianak – Realisasi pendapatan regional Kalimantan Barat menunjukkan pencapaian sebesar Rp 12.654,39 miliar atau sebesar 110% dari target yang ditetapkan, penerimaan ini didominasi oleh penerimaan perpajakan dari PPN dan PPh.
Kepala Bidang PPA II, Kanwil DJPb Kalbar, Hery Yulianto mengatakan, realisasi pada pos penerimaan secara akumulatif mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan tahun 2022 baik secara nominal maupun persentase.
“Pos Penerimaan Perpajakan mengalami kontraksi baik secara nominal maupun persentase jika dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan, pos Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami pertumbuhan positif baik secara nominal maupun persentase jika dibandingkan tahun 2022,” katanya dalam acara Konferensi Pers APBN Kalbar Periode 2023, Selasa (23/01/2024).
Pada sisi belanja, realisasi sampai dengan 31 Desember 2023, sebesar Rp 32.144,07 miliar atau sebesar 98,67% dari total pagu anggaran, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp 11.458,94 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) sebesar Rp 20.685,13 miliar.
“Pos belanja pemerintah pusat dan TKD mengalami peningkatan serapan baik secara nominal maupun persentase,” ungkap Hery.
Sementara itu, untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai Rp 4,27 triliun untuk 62.694 Debitur. Penyaluran KUR terbesar terdapat di Kabupaten Kubu Raya dengan penyaluran sebesar Rp 600,12 miliar untuk 10.128 debitur.
“Target penyaluran KUR di Kalbar tahun 2023 setelah dilakukan revisi adalah sebesar Rp 4,19 triliun, artinya penyaluran KUR di Kalbar tahun 2023 telah memenuhi target dengan persentase sebesar. 101,99 persen,” sebut Hery.
Sementara untuk jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi), sampai dengan 31 Desember 2023, telah mencapai 11.992 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp 51,86 miliar.
Kabupaten Sanggau menjadi wilayah dengan jumlah debitur UMi paling banyak yaitu 2.048 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp 9,32 miliar diikuti oleh Kota Pontianak sebesar Rp 7,81 miliar. Trend penyaluran UMi di tahun 2023 juga mengalami penurunan. (Indri)
Comment