KalbarOnline, Pontianak – Guru Besar FEB Universitas Tanjungpura, Eddy Suratman menyampaikan beberapa poin rekomendasi kebijakan terkait tantangan dan prospek pengembangan ekonomi provinsi Kalbar ke depan.
“Yakni pertama, adalah hampir 50% dari pertumbuhan ekonomi Kalbar triwulan tiga 2023 (4,27%) bersumber dari Pengeluaran Konsumsi RT. Oleh karena itu penting sekali menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok (inflasi) agar daya beli masyarakat tidak menurun,” kata Eddy dalam diskusi terbatas bertema “Pentingnya Respon Kebijakan” di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (10/11/2023).
Rekomendasi kedua, yakni adanya sinergi yang rapat antara pemerintah dengan Bulog. Selain BUMD/BUMN dan pemerintah kabupaten/kota juga penting untuk memastikan ketersediaan bahan pokok serta kelancaran distribusinya.
“Bahkan patut dipertimbangkan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota membuka toko pengendali harga yang beroperasi saat tertentu saja di pasar-pasar utama daerah,” ujarnya.
Selanjutnya, Eddy turut menyoroti tentang konsumsi pemerintah pada triwulan tiga terkontraksi – 1,3% yang mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu dirinya menekankan, pada sisa tahun anggaran yang tinggal sekitar 40 hari lagi, percepatan penyerapan anggaran bisa dilakukan.
“Patut dipertimbangkan membentuk semacam posko penyerapan untuk koordinasi antar OPD, agar cepat diketahui faktor penyebab tersendatnya penyaluran (bottleneck) lalu secara cepat menemukan jalan keluar dari masalah tersebut,” tambahnya.
Kemudian, melihat kajian dari Bappeda Kalbar, di mana berdasarkan analisis |-O, dan dari data volume ekspor Kalimantan Barat konsisten menunjukkan bahwa hilirisasi (industrialisasi) merupakan pengungkit pertumbuhan ekonomi Kalbar.
Oleh karena itu, proses industrialisasi ini menjadi keniscayaan. Proses ini dapat lebih cepat dilakukan menggunakan pendekatan kawasan yang desainnya sudah pernah dipersiapkan Bappeda.
Eddy melanjutkan, terdapat beberapa kawasan pertumbuhan di Kalbar, yaitu kawasan metropolitan Kota Pontianak, Kawasan pelabuhan Kecamatan Sungai kunyit dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri, kawasan industri Tayan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan dan industri.
Berikutnya, ada kawasan industri Semparuk dengan sektor unggulan pertanian dan industri, kawasan industri Tanjung Api dengan sektor unggulan pertambangan, kawasan industri Mandor dengan sektor unggulan karet, kelapa sawit dan pertambangan.
Kemudian kawasan industri Matan Hilir Selatan dan Kendawangan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan dan industri, kawasan pertambangan bauksit di Kabupaten Sanggau, Ketapang, Landak, dan Mempawah dengan sektor unggulan pertambangan, kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu dengan sektor unggulan pertambangan.
Tak hanya itu, untuk kawasan pariwisata Pasir Panjang dan sekitarnya di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan, kawasan Manismata-Sukaramai dengan sektor unggulan perkebunan dan industri, dan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.
Diskusi terbatas itu turut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Mohammad Bari yang sekaligus bertindak sebagai moderator serta sejumlah kepala perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Sekda Kalbar menjelaskan, terdapat beberapa hal yang dibahas dalam diskusi ini guna meningkatkan perekonomian di Kalbar kedepannya.
“Mungkin dengan adanya diskusi pada hari ini akan terwujud kebijakan-kebijakan, program yang dapat kita implementasikan melalui OPD yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Misalnya, terkait penanganan inflasi dan hal-hal mendasar lainnya,” katanya. (Jau)
Comment