Alfian Ungkap Potensi Strategis Jalur Lalu Lintas Kalbar, Mulai dari Perbatasan hingga IKN

KalbarOnline, Pontianak – Mewakili Pj Gubernur Provinsi Kalbar, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Alfian Salam memberikan sambutan pada acara Mapping Isu Strategis Sektor Transportasi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, di Hotel Golden Tulip, Rabu (04/10/2023).

Dalam kesempatan itu, Alfian menjelaskan, kalau Provinsi Kalbar mempunyai perbatasan darat paling panjang dengan Sarawak Malaysia, yakni sekitar 966 Km, dan berada pada Alur Pelayaran Pelayaran Kepulauan Indonesia (ALKI) I sebagai jalur utama lalu lintas pelayaran atau jalur logistik.

Dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), maka Kalbar menurutnya, sangat berpotensi besar sebagai lintasan pergerakan orang dan barang dari Sarawak Malaysia menuju IKN.

“Untuk mewujudkan peluang dan potensi tersebut diperlukan adanya konsep Pengembangan Sistem Transportasi Nasional dalam Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) di Kalimantan Barat secara merata dan terpadu,” ungkap Alfian.

Dirinya juga berharap, kedepannya, Provinsi Kalbar dapat menjadi akses penghubung antar wilayah ke IKN.

“Karena kita paham Kalbar ini kan sebagai wilayah yang berbatasan dengan negeri Sarawak, Brunei, tentu menjadi harapan kita akses konektivitas di Sarawak dan Brunei juga ke Kalimantan Terutama ke IKN juga mungkin melalui Kalimantan Barat,” tuturnya.

Baca Juga :  Sekda Ketapang Paparkan Gagasan Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat Mendukung IKN

Dalam kesempatan yang sama, Alfian turut menyinggung soal isu status Bandara Supadio yang akan diturunkan statusnya menjadi bandara domestik. Ia berharap, jika isu tersebut benar adanya, agar dipertimbangkan kembali sehingga Bandara Supadio tetap menjadi bandara internasional.

“Tadi kita sampaikan kebetulan ceritanya tentang transportasi, untuk udara mohon dapat diupayakan agar Bandara Supadio tetap menjadi bandara internasional,” ucapnya.

“Karena, masih terbuka peluang besar dan potensi besar untuk penerbangan jalur internasional, tidak hanya sebenarnya dalam konteks di Malaysia, Brunei, ada juga di daerah-daerah di negara-negara lain yang memungkinkan,” jelas Alfian.

Kemudian, ia juga melanjutkan mengenai isu strategis pengembangan transportasi di Kalbar yang dapat dijadikan catatan untuk mendukung pembangunan serta pengembangan transportasi di provinsi ini.

“Dan harapan kita dari isu-isu strategis ini benar benar menjadi catatan-catatan tersendiri untuk bagaimana pembangunan dan pengembangan transportasi di Kalimantan Barat untuk mendukung pembangunan dan pengembangan transportasi internasional,” harapnya.

Ditempat yang sama, Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan, Andi Fiardi mengatakan, secara umum isu strategis tidak hanya ada di Kalbar. Dari badan kebijakan transportasi kementerian melihat isu-isu strategis di seluruh provinsi.

Baca Juga :  Senang Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan, Sutarmidji: Akan Ada Percepatan Infrastruktur dan Ekonomi

“Tapi tahun ini memang Kalimantan menjadi skala prioritas karena kita harapkan seluruh provinsi yang ada di Kalimantan untuk mendukung Ibu Kota Negara,” ujarnya.

Andi berharap, kepada stakeholder yang ada dapat memberikan masukan sebanyak-banyaknya, informasi yang memang aktual yang berkaitan dengan transportasi yang ada di Kalbar.

“Dan ini nanti Badan Kebijakan Transportasi akan menyusun skala prioritas kemungkinan perkembangan transportasi ke depan apa yang bisa didukung oleh Kalimantan Barat tentunya untuk menuju IKN,” jelasnya.

“Kaitan dengan kereta api (di Kalimantn) tentu akan menjadi catatan khusus buat Badan Kebijakan Transportasi, dan ini masukan dari pemerintah daerah akan kami sampaikan nanti ke Pak Menteri untuk menjadi rumusan kebijakan pak menteri tentunya,” kata Andi.

Mengenai isu penurunan status Bandara Internasional Supadio, Andi menyatakan kalau hal itu juga akan menjadi catatan penting pihaknya.

“Hari ini mendapatkan catatan khusus juga untuk kami sampaikan ke Pak Menteri tentunya. Jadi kami akan menyampaikan apa keinginan pemerintah daerah kepada Pak Menteri , nanti mungkin Pak Menteri akan memutuskannya dan akan membahas dengan sub sektor terkait tentunya,” tutupnya. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainna di Google News

Comment