KalbarOnline, Pontianak – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Hary Agung Tjahyadi, mendampingi Gubernur Kalbar, Sutarmidji, menerima kunjungan tim Unicef perwakilan Provinsi NTT-NTB dan Kalimantan di ruang kerja Gubernur Kalbar, Jumat (10/06/2022).

“Kunjungan itu dalam rangka hubungan Unicef terkait dengan program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) dan program lainnya terkait pencapaian imunisasi dasar lengkap,” ujar Hary Agung Tjahyadi kepada media.

Ia mengakui, bahwa cakupan imunisasi dasar pada anak sempat turun lantaran faktor pandemi Covid-19. Dimana hal itu turut menjadi perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kalbar.

Oleh karenanya, berbagai upaya dan strategi agar cakupan imunisasi dasar lengkap dapat meningkat, harus diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI-Polri dan lainnya.

“Tak terkecuali dengan Unicef sebagai lembaga yang mendapatkan mandat untuk pemenuhan hak-hak pada anak,” ucapnya.

Secara blak-blakan, Hary Agung menyampaikan, cakupan program BIAN di Kalbar selama pelaksanaan kurang lebih 23 hari–dari tanggal 18 Mei sampai hari ini (10 Juni)–sudah berada di angka 23,1 persen. Kendatai angka ini sudah berada di atas rata-rata nasional, namun serapan BIAN harus lebih dapat dipercepat lagi.

“Rata-rata nasional 20,8 persen. Kalbar berada di urutan 9 nasional. Capaian ini belum optimal. Karena dalam pelaksanaan 23 hari ini ada beberapa hambatan yang dihadapi tim di lapangan,” kata Hary Agung.

Adapun hambatan tersebut salah satunya dikarenakan pelaksanaan yang bersamaan dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada anak-anak.

“Ada anak-anak yang misalnya jadwal vaksinasi Covid-19 dosis keduanya bersamaan dengan jadwal Imunisasi BIAN. Ini juga salah satu hambatan di daerah,” kata Hary Agung.

Hambatan lainnya juga, pelaksanaan program BIAN yang bertepatan dengan waktu ujian sekolah anak-anak. Dimana, kata Hary Agung, pada Juni ini, ada anak-anak yang masih menjalani masa ujian sekolah yang memakan waktu 8-10 hari.

“Ini salah satu hambatan. Secara nasional memang masih dinilai rendah, saya kira perlu upaya terus-menerus. Setelah anak-anak ulangan (ujian sekolah) umum kita akan lakukan percepatan,” kata Hary Agung.

Sesuai arahan Gubernur Kalbar sendiri, pihak Dinkes Kalbar pun dikatakannya akan melakukan berbagai upaya percepatan pelaksanaan BIAN, terlebih bagi daerah yang cakupannya masih berada di bawah 10 persen. Seperti Ketapang, yang hanya 1,3 persen, kemudian Singkawang 2,9 persen, Mempawah 6,2 persen, Kayong Utara 7,4 persen.

“Ini jadi perhatian Pak Gubernur kepada kami di Dinas Kesehatan untuk melakukan monitoring terus menerus dan berupaya memberikan bantuan strategi kepada 4 kabupaten yang masih di bawah 10 persen,” kata Hary Agung.

“Sementara cakupan BIAN yang tertinggi di Kalbar ini adalah Sambas sebesar 55,9 persen, Melawi 34,2 persen, Landak 31,2 persen. Kemudian Bengkayang 30,9 persen,” kata Hary Agung.

Sejatinya, lanjut Hary Agung, Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar rutin melaksanakan rapat evaluasi bersama dinas kesehatan kabupaten/kota. Menurutnya, hampir semua kabupaten/kota memberikan alasan dan gambaran situasi yang sama. Diantaranya medan dan sumber daya.

“Tapi sebenarnya saat ini, bagaimana menggerakan dan me-manage sumber daya yang ada. Pak Gubernur mengarahkan agar bagaimana tidak hanya tenaga kesehatan yang bergerak, tapi kolaborasi dengan TNI-Polri seperti vaksinasi Covid-19,” kata Hary Agung.

“Kemudian strategi pendekatan kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan sosialisasi dan edukasi sebelum melaksanakan imunisasi BIAN. Ini yang penting,” timpalnya lagi.

Terakhir, Hary Agung menyatakan pihaknya akan memprioritaskan kabupaten/kota yang cakupannya masih rendah untuk terus melakukan percepatan di sisa-sisa waktu pelaksanaan BIAN.

“Target kita semua kabupaten/kota harus berada di atas rata-rata nasional. Kalau sudah di atas rata-rata nasional, Kalbar pasti masih di antara 10 terbaik di Indonesia,” pungkasnya. (Jau)