Demo Mahasiswa Papua di Surabaya Tolak Kekerasan dan Usut Kasus HAM

KalbarOnline.com–Demonstrasi dilakukan mahasiswa Papua di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Selasa (10/11). Mereka menggelar aksi untuk menolak lupa atas kematian Ketua Presidium Dewan Papua Dortheys Hiyo Eluay.

Theys ditemukan tewas 19 tahun silam, pada 11 November 2001, di Muara Tami, Jayapura. Setelah diselidiki, Komando Pasukan Khusus telah menculik dan membunuhnya sehari sebelumnya, pada 10 November 2001.

Pada 2003, pelaku pembunuhan Theys ditangkap. Dia adalah Komandan Kopassus Satgas Tribuana Letkol Inf Hartomo. Hartomo dijatuhi hukuman dalam persidangan di Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) Surabaya. Namun, karir Hartomo tetap berlanjut meski Mahmilti memutuskan untuk memecatnya karena terlibat pembunuhan Theys.

”Aksi ini untuk menyampaikan mengingat kematian Theys Eluay yang dibunuh tentara November 2001,” tutur Jerry, koordinator lapangan aksi Mahasiswa Papua, di sela aksi Selasa (10/11).

Baca Juga :  Pangkoopsau II Menerima Kunjungan Pengurus MBI Bandung

Dia memaparkan, operasi Trikora mengawali berbagai kasus pembunuhan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap rakyat Papua. Terlebih pada era Presiden Soekarno pada 1961 silam. Semenjak itu, kekerasan terus terjadi di Bumi Cendrawasih. ”Pada 1961 hingga kini pelanggaran HAM terus terjadi di tanah Papua,” ucap Jerry.

Jerry menambahkan kasus terbaru, yakni tewasnya pendeta Yeremia Zanambani. Dia ditemukan tewas dengan luka tembakan dan tikaman di Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, pada 19 September. Selain itu, kematian Katekis Rufinus Tigau yang diduga ditembak di Kampung Jalae, Intan Jaya, Papua.

Baca Juga :  PDIP Ancam Laporkan Mahasiswa Pembakar Foto Puan saat Aksi Tolak Perppu Ciptaker di Gedung DPRD Kalbar

”Pendeta kami, Yeremia, dibunuh. Ada beberapa yang ditembak. Mereka adalah penerjemah bahasa daerah kami. Kami di sini menuntut. Supaya proses hukum harus dijalankan,” tegas Jerry.

Jerry menambahkan, pihaknya tidak hanya mengajak untuk terus mengingat gugurnya aktivis, namun juga menolak otonomi khusus (Otsus) jilid II di Papua. Selain itu, menuntut agar seluruh tahanan politik West Papua segera dilepas.

”Kami berharap pemerintah mengusut tuntas pelanggaran HAM di Papua, serta memberi akses kebebasan pers bagi jurnalis di Papua,” ujar Jerry.

”Otsus akan dilanjutkan jilid II. Kemudian negara memaksa menamakan Theys di bandara. Berbagai hal yang dilakukan pemerintah hanya permainan saja,” tambah Jerry.

Saksikan video menarik berikut ini:

Comment