KalbarOnline, Sanggau – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson bersama Pj Ketua TP TPKK Kalbar, Windy Prihastari mengunjungi rumah salah satu keluarga dengan kemiskinan ekstrem di Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Minggu (03/03/2023) sore. Adapun rumah yang dikunjungi itu milik seorang janda bernama Syarifah Nuraini berusia 68 tahun.
Syarifah Nuraini sendiri sehari-hari bekerja lepas sebagai pengasuh anak. Selama ini, yang bersangkutan mendapat berbagai program bantuan dari pemerintah seperti PKH, BPNT, BST, dan bantuan bahan pokok. Di rumah sederhana berdinding dan berlantai papan itu, Harisson sempat berbincang dengan Syarifah Nuraini dan keluarga.
Dirinya memastikan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan berupaya membantu Syarifah Nuraini agar bisa terbebas dari status kemiskinan ekstrem. Salah satunya melalui bantuan bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) lewat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kalbar. Termasuk juga sambungan listrik, yang akan dikoordinasikan dengan pihak PLN serta kebutuhan dasar lainnya, seperti air bersih lewat PDAM.
Dari data yang ada, Harisson menjelaskan, di Kalbar saat ini ada 353.350 jiwa penduduk miskin, atau sebesar 6,71 persen. Sementara yang termasuk miskin ekstrem ada sebanyak 34.982 jiwa, atau sebesar 0,99 persen dari penduduk miskin Kalbar. Untuk pengentasan kemiskinan ekstrem sendiri ditargetkan bisa nol persen di tahun 2024 ini.
“Jadi programnya itu mengurangi beban pengeluaran, termasuk bansos dan peningkatan pendapatan dengan meningkatkan lapangan kerja, memberikan modal usaha, memberikan bimbingan untuk menumbuhkembangkan UMKM lewat modal kerja, dan memberikan bimbingan peningkatan kualitas produk, lalu membantu pemasaran,” papar Harisson.
“Termasuk juga dengan dengan memperbanyak program padat karya yang bisa melibatkan masyarakat lebih luas. Bank Kalbar itu harusnya banyak memberikan modal, lalu memberikan pembimbingan produk, dan membantu memasarkan,” tambahnya.
Selain itu, terdapat pula jaminan kesehatan yang diberikan, agar ketika ada masyarakat yang sakit, bisa langsung ditangani.
“Bupati, wali kota harus mengetahui by name by address penduduk mereka yang miskin ekstrem, agar bisa ditangani dengan program-program tersebut,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Harisson sempat mendengarkan langsung laporan Kepala Bappeda Sanggau terkait program pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sanggau.
Seperti diketahui kemiskinan ekstrem merupakan salah satu fokus pemerintah pusat, dan menjadi atensi langsung Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) kepada seluruh Pj kepala daerah se-Indonesia. (Jau)
Comment