SDM Mumpuni Kunci Pembangunan Kalbar 20 Tahun ke Depan, Harisson: Tidak Bisa Ditawar Lagi

KalbarOnline, Kubu Raya – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalbar menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2045, di Hall Hotel Qubu Resort, Kubu Raya, Rabu (15/11/2023).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, dengan dihadiri beberapa bupati dan wali kota se-Kalbar, perwakilan Forkopimda Kalbar, Direktur Utama Bank Kalbar, perwakilan Kepala Perbankan, BUMN dan BUMD Kalbar, rektor perguruan tinggi di Kalbar, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kalbar serta instansi vertikal di Kalbar.

Dalam sambutannya, Harisson menjelaskan, bahwa konsultasi publik merupakan tahapan wajib yang harus dilakukan untuk menyempurnakan rancangan awal (ranwal) RPJPD.

“Saya mengajak semua undangan yang hadir agar ikut ambil bagian dalam merumuskan visi misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Kalimantan Barat untuk 20 tahun ke depan,” pintanya.

Harisson juga menekankan pentingnya hal-hal yang dirumuskan sebagai cita-cita dan harapan terhadap pembangunan di Kalbar di masa depan.

“RPJPD yang kita susun harus selaras dengan RPJPN, di mana Pemerintah Indonesia ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. Emas merupakan logam mulia yang melambangkan kemakmuran, kejayaan, kekayaan yang berlaku universal di berbagai belahan dunia,” katanya.

Baca Juga :  Kasus Covid-19 Meningkat: Pontianak dan Kubu Raya Diminta Waspada

“Ini artinya bangsa Indonesia di tahun 2045 telah berada di puncak kemakmuran sebagaimana tercermin dalam 5 sasaran utama pembangunan,” tambah Harisson.

Adapun 5 sasaran pembangunan tersebut yakni pendapatan perkapita setara negara maju, kemiskinan nol persen, ketimpangan berkurang, peran dan leadership Indonesia di dunia internasional meningkat, SDM unggul dan berdaya saing serta gas rumah kaca menurun menjadi net zero emission.

Selain itu, dirinya juga menekankan bahwa dalam penyusunan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat, harus membuka wawasan seluas-luasnya, tidak hanya mempertimbangkan kondisi saat ini atau hal-hal seputar daerah Kalbar sendiri. Melainkan juga memperhatikan isu global yang saat ini berkembang di dunia, seperti perubahan demografi dunia, perubahan geopolitik, kemajuan teknologi, pertumbuhan kelas menengah, peningkatan urbanisasi dunia dan perubahan Iklim.

“Begitu juga dengan isu-isu nasional terkait literasi digital, tingkat kemiskinan, kualitas pendidikan, jaminan sosial, kepastian dan penegakan hukum, serta perpindahan Ibu Kota Negara,” terangnya.

Harisson mengatakan, berdasarkan catatan dari evaluasi capaian indikator makro pembangunan selama RPJPD Provinsi Kalbar tahun 2005 – 2025, secara umum indikator makro pembangunannya membaik, tetapi masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan agar Kalbar benar-benar mampu menyongsong Indonesia Emas dan menjadi sub bagi IKN.

Baca Juga :  PTSP Pontianak Luncurkan Inovasi SEPOK, Permudah Perizinan Kesehatan

Di mana, panjut dia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tumbuh sebesar 7,33 persen dari 2005 sampai saat ini. Artinya, meski secara umum capaian indikator makro pembangunan meningkat, tetapi kualitas SDM Kalbar masih menjadi perhatian serius.

“Oleh sebab itu, sumber daya manusia yang berdaya saing merupakan modal dasar pembangunan di negara manapun. Saat ini kita tahu terjadi digitalisasi di berbagai lini yang diperkirakan akan mengurangi tenaga kerja, tetap siapa yang menjadikan digitalisasi tersebut tentulah SDM yang menjadi mesin penggeraknya,” papar Harisson.

Termasuk pula pada kebijakan lain, seperti industri, ekonomi, sumber daya alam, yang semuanya memerlukan SDM yang benar-benar kompeten agar mampu merintis, menciptakan, mengelola, mengembangkan dan mempertahankan berbagai pencapaian yang sudah kita miliki saat ini.

“Kembali lagi Saya tekankan, bahwa SDM yang produktif dan memiliki daya saing adalah kunci pembangunan kita agar mengelola SDA dengan memanfaatkan teknologi maju,” jelasnya.

“Pembangunan SDM adalah hal yang tidak dapat ditawar jika tidak ingin tergerus oleh kedatangan pekerja dari luar Kalbar yang semakin besar dengan adanya IKN,” timpal Harisson. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Comment