Pemkab Kapuas Hulu Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2022 Unaudited kepada BPK RI

KalbarOnline, Pontianak – Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (16/03/2023) siang.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Wahyu Priyono menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan juga Pemkab Sintang atas penyelesaian dan laporan keuangan daerah.

“Dokumen telah kami terima, selanjutnya akan menjadi kewajiban kami untuk melakukan pemeriksaan keuangan daerah selama 60 hari kedepan,” sampainya.

Baca Juga :  Di Luar Domisili, Bupati Kapuas Hulu Hanya Coblos Presiden dan DPD di TPS 04 SDN 1 Putussibau

Priyono berharap, agar kedepannya ada kerjasama yang baik antara BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan berfoto bersama usai penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 Unaudited kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Kamis (16/03/23) siang. (Foto: Ishaq)
Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan berfoto bersama usai penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 Unaudited kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Kamis (16/03/23) siang. (Foto: Ishaq)

“Mohon untuk terus jalin kerjasama, apabila ada kekurangan dokumen untuk segera dilengkapi. Agar kita bisa bekerja dengan cepat dan tepat dalam memberikan kesimpulan,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan mengharapkan, adanya saran dan masukan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam hal penyempurnaan penyajian laporan keuangan daerah.

Baca Juga :  Gubernur Sutarmidji Dukung OJK Kalbar Lewat Program Pemulihan Ekonomi Nasional

“Kami akan tetap terus berupaya untuk meningkatkan kinerja sekaligus melakukan perbaikan di dalam menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,” ucapnya.

Bupati Fransiskus juga berharap, Pemkab Kapuas Hulu dapat mempertahankan Opini Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai motivasi di dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. (Ishaq)

Comment