Midji ke Dewan Kalbar Soal Penanganan Banjir: Jangan Pandai Ngomong Saja

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menanggapi kritik yang dilontarkan Anggota DPRD Provinsi Kalbar Fraksi PDI Perjuangan Martinus Sudarno yang mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menangani banjir yang terjadi di wilayah hulu Kalbar.

“Saya justru ingin mempertanyakan Pak Sudarno sebagai Anggota Dewan apa yang dibuat. Toh, banyak juga jalan-jalan ke sana sini, kunjungan sana sini, ini mau Bimtek sana sini. Sementara rakyat kebanjiran, harusnya ayo kita tangani sama-sama,” kata Midji, Selasa, 9 November 2021.

Sejatinya, jika ada usul yang baik dari Anggota Dewan terkait apa yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Kalbar, Midji memastikan akan melaksanakan usul tersebut.

“Karena sekarang kami sudah melakukan hal yang saya rasa sudah maksimal di dalam kewenangan kita (Pemerintah Provinsi Kalbar). Nanti yang bukan kewenangan kita, tapi kita lakukan, kan jadi salah juga, sehingga mengambil kewenangan kabupaten/kota,” katanya.

Menurut Midji, Martinus Sudarno harus memahami batas-batas kewenangan dan kondisi yang terjadi. Menurut Midji, jika hanya bicara, semua orang juga bisa bicara.

“Tapi coba teliti apa yang sudah kita lakukan. Yang harus kita lakukan saat ini bukan menimba atau memagong airnya Pak Martinus, tapi bagaimana menyelematkan masyarakat, pangannya kita siapkan, tempat pengungsian kita siapkan, dapur umum kita buat, ketersediaan pangannya kita jaga, obat-obatan kita siapkan, itu yang harus dilakukan dan sudah dilakukan Pemerintah Provinsi,” katanya.

Midji juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar telah menyalurkan bantuan sebanyak 100 ton beras untuk Kabupaten Sintang. Untuk Kabupaten Melawi dan Sanggau masing-masing sebanyak 50 ton beras, dan Kabupaten Sekadau sebanyak 25 ton beras. Masing-masing Pemerintah Daerah tingkat II juga, kata Midji, memiliki beras cadangan pangan sebanyak 100 ton di Bulog.

“Nah jadi begitu, beras cadangan pangan di Bulog ini tinggal dicairkan pemda masing-masing. Bantuan dari pengusaha-pengusaha juga kita kirim ke sana, seperti Pokphand kemarin bantu 20 ribu telur, kemudian sarden, mie instan, mungkin sudah sekitar 200 dus. Sekarang ini sudah terkumpul lagi 32 ton beras, 200 dus mie instan, sekian dus sarden, ini akan segera mungkin kita kirim lagi ke daerah-daerah terdampak. Jadi Pak Martinus Sudarno jangan pandai ngomong saja,” katanya.

Selain itu, kata Midji, pihaknya juga telah membentuk Satgas Penanganan Banjir baik untuk penanganan di masa banjir maupun pasca banjir. Dinas Sosial Provinsi Kalbar juga telah diperintahkannya untuk berkantor sementara di Kabupaten Sintang dan Melawi. Hal ini dimaksudkan untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

“Apa yang dibutuhkan masyarakat disegerakan, dapur umum kita masih tahan untuk dua bulan. Itu yang sudah kita lakukan. Jadi kurang serius apalagi? Saya bingung juga kalau dibilang kurang serius. Apalagi yang harus kita lakukan?,” katanya.

Menurut Midji, jika ada cara-cara lain yang misalnya menurut Martinus Sudarno atau Anggota DPRD Kalbar lainnya anggap baik, silakan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar.

“Jadi jangan dipolitisir untuk hal-hal ini, ayo kita urus rakyat kita. Dewan jangan dulu berjalan, jangan dulu kunjungan sana sini, jangan dulu Bimtek. Ayo istirahat (jalan-jalan), kemudian urus bersama rakyat kita. Tapi kalau memang serius. Kalau tidak ya sudah, ngomong saja apa yang mau diomongkan,” katanya.

Dikritik Dewan

Seperti diketahui, Anggota DPRD Provinsi Kalbar Fraksi PDI Perjuangan Martinus Sudarno mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi Kalbar dalam mengatasi banjir yang terjadi di wilayah hulu Kalbar.

Sebab menurut Sudarno hingga kini rumah dan pemukiman masyarakat di beberapa kabupaten tersebut masih terendam air. Bahkan kata Sudarno, masih banyak masyarakat yang terdampak banjir mengeluhkan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Di salah satu media Bapak Gubernur Kalbar mengklaim stok pangan untuk masyarakat terdampak banjir di daerah itu mencukupi sampai 15 hari ke depan. Pertanyaan kita beras itu disalurkan kepada siapa, kapan dan di mana, teknis penyaluran seperti apa, pasalnya kalau bantuan itu sudah disalurkan, lantas kenapa masih ada masyarakat yang mengeluhkan belum mendapat bantuan,” kata Anggota DPRD Kalbar Dapil Sanggau-Sekadau ini.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap, bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar maupun Pemerintah Pusat harus betul-betul dikawal. Pemerintah juga harus punya data valid terkait berapa banyak masyarakat yang terdampak banjir, sehingga penyaluran bantuan bisa tepat sasaran.

Karena menurut Martinus Sudarno, Bantuan yang disalurkan melalui organisasi, donatur maupun partai sifatnya terbatas.

“Kita berharap bantuan pemerintah kepada korban bencana banjir tepat sasaran. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh belum mendapatkan bantuan,” tegasnya.

Lantaran situasinya darurat, Martinus Sudarno meminta kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk sesegera mungkin menyalurkan beras kepada daerah yang terdampak banjir, jika stok masih memungkinkan.

“Jangan sampai faktanya bantuan katanya sudah disalurkan tetapi masyarakat banyak yang mengeluh belum menerima. Jangan sampai Gubernur sampaikan cukup 15 hari ke depan, pertanyaan kita kapan bantuan itu disalurkan,” katanya.

Sudarno juga menerima keluhan lain dari masyarakat. Di mana masyarakat, kata dia, mengeluhkan air bersih yang sulit didapat. Menurut Martinus Sudarno, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus segera bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih yang dihadapi oleh masyarakat. Pasalnya Pemerintah memiliki perangkat penting lainnya seperti PDAM, PLN dan lainnya yang harus dimaksimalkan untuk mengatasi apa yang menjadi keluhan masyarakat.

“Pada prinsipnya pemerintah melalui organ-organnya seperti PLN, PDAM dan lain sebagainya untuk bekerja keras dan ekstra membantu masyarakat yang terdampak banjir. PLN harus memastikan dan mengecek rumah warga yang terendam banjir harus dipadamkan. Keamanan dan keselamatan warga masyarakat harus diutamakan. PDAM harus memastikan ketersedian air bersih. Kalau pemerintah punya sensitivitas terhadap permasalahan banjir maka harus segera bertindak untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat,” katanya