KalbarOnline.com – Kebijakan Donald Trump justru membingungkan perusahaan dan investor yang terjebak di tengah hubungan AS-Tiongkok yang semakin memburuk jelang jabatannya sebagai presiden berakhir. Selama seminggu ini, perusahaan mengalami kebingungan yang meluas tentang larangan dan sanksi AS pada investasi dalam bisnis yang terkait dengan militer Tiongkok. Baik Washington dan Beijing mengambil langkah-langkah yang mengancam akan meningkatkan ketegangan lebih lanjut dan mempersulit perdagangan lintas batas.

Menteri Luar Negeri Michael (Mike) Pompeo mengubah kebijakan AS selama puluhan tahun pada Sabtu (9/1) dengan menghapus pembatasan diplomatik pada kontrak diplomasi tingkat tinggi dengan Taiwan. Tiongkok menentang langkah Pompeo itu dan dengan tegas akan melawan upaya untuk menyabotase kepentingan-kepentingan Tiongkok menurut laporan Reuters.

Pengumuman Pompeo datang hanya beberapa jam sebelum Beijing mengeluarkan aturan baru yang memungkinkan pengadilan Tiongkok menghukum perusahaan global karena mematuhi sanksi asing, sebuah langkah yang dapat memaksa sektor bisnis untuk memilih di antara dua ekonomi terbesar di dunia itu. Tiongkok telah memperluas perangkatnya untuk melawan sanksi AS selama bertahun-tahun, meski sejauh ini menahan diri dari menggunakan langkah-langkah termasuk daftar hitam dan kontrol ekspor.

Baca juga: Beri Sinyal untuk India, Xi Jinping Serukan Perang Kapan Saja

Dilamsir dari Bloomberg, Rabu (13/1), mantan Duta Besar AS untuk Tiongkok, Terry Branstad mengatakan optimisme untuk meredakan ketegangan harus diredam oleh dukungan bipartisan AS untuk kebijakan baru-baru ini yang dikenakan terhadap Tiongkok. Hasilnya, situasi ini memicu ketidakpastian bagi perusahaan yang terjebak.

Dalam pidatonya kepada pejabat Partai Komunis tentang rencana pembangunan Tiongkok, Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa setiap orang harus berani untuk berperang karena peluang lebih besar daripada tantangan.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang menentang interaksi AS-Taiwan, mengatakan dengan tegas menentang dan sangat mengutuk langkah AS dan mengulangi bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayahnya. Aturan baru Beijing tentang sanksi luar negeri yang diresmikan oleh Kementerian Perdagangan pada Sabtu (9/1) dimaksudkan untuk melindungi perusahaan lokal dari tindakan sanksi penegakan hukum luar negeri yang tidak dapat dibenarkan. Yaitu mengizinkan warga atau perusahaan Tiongkok untuk menuntut kompensasi di pengadilan Tiongkok jika kepentingan mereka dirusak oleh penerapan hukum asing.

ByteDance Ltd., misalnya, telah ditekan oleh pemerintahan Trump untuk menyerahkan kendali atas aplikasi video TikTok. Tapi, investor startup dapat berusaha menggunakan aturan baru Tiongkok untuk memenangkan kompensasi finansial atas kerugian yang terjadi. Kepala strategi ekuitas Tiongkok di UBS Group AG, Wendy Liu, mengatakan bahwa banyak perusahaan masih menunggu untuk menarik pelatuknya karena mereka menunggu lebih banyak kejelasan tentang situasi ketegangan AS-Tiongkok.

“Kami masih perlu menunggu dan melihat bagaimana hubungan AS-Tiongkok akan terungkap di pemerintahan baru (Joe Biden),” tandasnya.

Saksikan video menarik berikut ini: