KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) berkomitmen untuk terus menggenjot pembangunan infrastruktur jalan maupun jembatan. Keseriusan itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson baru-baru ini.
Harisson mengungkapkan, dari total 1.534,75 kilometer jalan provinsi yang tersebar di 14 kabupaten/kota se-Kalbar, hampir 80 persen diantaranya sudah dalam kondisi mantap. Selebihnya, tersisa sekitar 20 persen jalan provinsi yang masih dalam kondisi belum mantap.
Menurut Harisson, jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi itu tidak bisa segera dituntaskan jika hanya mengandalkan APBD Provinsi Kalbar yang minim, melainkan diperlukan bantuan pendanaan dari pusat atau APBN.
“Dengan anggaran APBD kita di level provinsi sebenarnya masih kurang, untuk itu kita terus mengupayakan bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk inpres jalan yang akan kita gunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan provinsi maupun kabupaten/kota,” terang Harisson.
Harisson pun merasa bersyukur, jika selama banyak pula pekerjaan-pekerjaan yang berhasil dituntaskan berkat keterlibatan banyak pihak.
“Dan tentunya ini berkat dukungan dari semua stakeholder yang selalu mendukung Pemprov Kalbar,” kata Harisson.
Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas PUPR Provinsi Kalbar pada tahun 2023, bahwa total panjang jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalbar yakni sekitar 1.535 Km atau 1.534,75 Km, dengan kondisi saat ini 79 persen jalan itu sudah dalam kondisi jalan mantap, dan masih tersisa 20 persen jalan belum mantap.
“Jadi masih tersisa (sekitar) 20 persen saja jalan provinsi yang masih dalam kondisi belum mantap,” ujar Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar, Iskandar Zulkarnaen.
Maka dari itu, Pemprov Kalbar pun kata dia terus berkomitmen untuk terus menggenjot pembangunan infrastruktur jalan, agar dampaknya bisa dirasakan sampai ke lapisan masyarakat.
Iskandari juga menyebut, bahwa sepanjang tahun 2023, sejumlah pekerjaan di bidang infrastruktur jalan maupun jembatan telah tuntas dikerjakan oleh Dinas PUPR Provinsi Kalbar.
Diantaranya untuk pelebaran jalan dan menambah jalur dengan total anggaran yang digunakan sekitar Rp 54 miliar lebih, lalu rekonstruksi jalan Rp 532 miliar lebih, kemudian pemeliharaan berkala jalan sekitar Rp 50 miliar lebih dan pemeliharaan rutin jalan Rp 52 miliar lebih.
“Sedangkan untuk pemeliharaan rutin jembatan sekitar Rp 9,7 miliar lebih, dan penggantian jembatan sekitar Rp 19,8 miliar lebih,” terangnya.
Beberapa pembangunan infrastruktur jalan juga telah direncanakan untuk dilakukan di tahun 2024, dengan total anggaran yang telah disiapkan Pemprov Kalbar melalui Dinas PUPR sebesar Rp 386 miliar lebih.
“Jadi di tahun 2024 ini, Pemprov sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan,” ujarnya.
Artinya, secara umum, Iskandar menyatakan kalau pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan jalan-jalan mantap di daerah.
Iskandar mengakui, kondisi jalan provinsi sepanjang 1.534,75 kilometer jalan yang tersebar di 14 kabupaten/kota memang menjadi tantangan Dinas PUPR Kalbar saat ini. Terlebih ruas jalan provinsi itu cenderung terletak di area lokasi perkebunan, sehingga membutuhkan penanganan intensif.
“Penanganan jalan tidak bisa bersifat parsial (spot-spot), penanganan harus secara terus menerus untuk mendapatkan fungsi jalan yang maksimal,” ujarnya.
Pada sisi ini, Iskandar sangat setuju dengan Harisson, bahwa guna menciptakan jalan mantap diperlukan anggaran yang tidak sedikit. Karena dengan keterbatasan anggaran, maka capaian jalan mantap akan menjadi lambat.
“Kondisi anggaran terbatas diperlukan strategi penangan jalan mantap, guna mendapatkan dampak ekonomis bagi masyarakat dan daerah, hal ini kita lakukan dengan memaksimalkan anggaran untuk menyelesaikan ruas-ruas jalan provinsi yang pendek sebagai daya ungkit ekonomi di daerah tersebut,” terangnya.
Setelah fokus ke ruas jalan yang pendek, Dinas PUPR Kalbar juga akan melakukan penanganan ruas jalan yang panjang. Selain strategi penanganan yang ada, dirinya juga mengharapkan ada dukungan pusat dalam menyelesaikan jalan mantap di provinsi ini.
“Kita sudah melakukan komunikasi dengan pusat, dan berharap adanya sinergitas pusat dan daerah dalam menyelesaikan konektivitas jalur ekonomi masyarakat, dengan menyelesaikan jalan mantap secara komprehensif tanpa memandang status kewenangan jalan,” ujarnya.
Terpisah, Mantan Gubernur Kalimantan Barat periode 2018 – 2023, Sutarmidji bersyukur dengan capaian jalan mantap yang ada tersebut. Hal itu menurutnya sudah sesuai dengan target yang dipatoknya ketika menjabat.
“Kita bekerja sesuai rencana. Awal saya menjabat (tahun 2018), jalan provinsi kondisi mantap hanya 49 persen lebih. Di akhir masa jabatan saya menjadi 80 persen jalan provinsi kondisi mantap, Alhamdulillah tercapai,” tuturnya.
Angka tersebut, lanjut Sutarmidji, bisa saja melampaui target apabila pandemi Covid-19 tak pernah terjadi. Di mana selama beberapa tahun Covid-19 menyerang, anggaran pembangunan yang ada harus dialihkan untuk penanganannya.
“Mungkin bisa 85 sampai 87 persen, karena pada masa covid, DAU (Dana Alokasi Umum) dan pendapatan lainnya berkurang lebih dari Rp 500 miliar ditambah lagi dana yang ada banyak digunakan untuk menangani covid,” kata Sutarmidji.
Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini meyakini, jika upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalbar terus diseriusi, dan kendaraan angkutan sudah sesuai dengan tonase jalan maka tiga tahun mendatang jalan provinsi dalam kondisi mantap bisa mencapai 99 persen.
“Jika sudah terwujud, maka harus serius perawatannya dan penggantian jembatan. Saya yakin APBD mampu menanganinya,” pungkasnya. (Jau)
Comment