Dua Sisi Makna HUT Pemprov Kalbar 2024

KalbarOnline, Pontianak – Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson dijadwalkan akan menyampaikan pidato resmi pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 67 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pada Senin (29/01/2024) pagi, di halaman Kantor Gubernur Kalbar.

Berdasarkan resume pidato yang diterima media ini, Minggu (28/01/2024), Harisson bakal menyinggung beberapa hal penting. Mulai dari sejarah awal Kalimantan Barat yang secara yuridis menjadi provinsi otonom sejak 1 Januari 1957 melalui sidang yang berlangsung tanggal 28 Januari 1957, kemudian proses pengembangannya hingga saat ini, dan apa yang menjadi visi besar provinsi ini pada masa 20 tahun ke depan.

Dimulai dari terbentuknya kata “provinsi” yang disematkan. Di mana di tahun 1957, DPRD Peralihan telah berhasil membentuk Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) Peralihan Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat. Moment tersebut menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat.

“Sehingga tanggal 28 Januari 1957 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” ujarnya.

Harisson menyatakan, sejalan dengan tema Hari Ulang Tahun ke 67 pada tahun ini, “Kalimantan Barat Melaju, Aman dan Kondusif”, maka upacara peringatan HUT ke 67 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan ini dapat dilihat dari dua sisi.

“Pertama, peringatan hari ulang tahun ini dapat menjadi momentum untuk merefleksikan diri terhadap apa yang telah dilakukan dan dicapai selama ini. Kedua, peringatan hari ulang tahun ini dapat dipandang sebagai batu loncatan guna mencapai prestasi yang lebih baik dan lebih tinggi dari masa sebelumnya,” terangnya.

Lebih lanjut Harisson mengingatkan, bahwa kemajuan dan capaian pembangunan di Kalimantan Barat pada saat ini sesungguhnya adalah dedikasi dan buah perjuangan para pemimpin Kalimantan Barat terdahulu. Mereka memiliki kemampuan leadership dan manajerial serta dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan yang ada.

Tidak hanya itu, kemajuan Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini juga adalah buah dari kerja keras bersama, seluruh Aparatur Sipil Negara, baik di lingkup pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten/kota. Hasilnya, kontribusi bersama itu telah terbukti secara nyata memajukan daerah ini.

Dalam lembar pidatonya itu, Harisson turut membeberkan sejumlah perkembangan indikator makro kinerja umum yang telah dicapai Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, antara lain sebagai berikut:

Pertama, pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat masuk pada kategori Tinggi dengan capaian indeks 70,47%.

Kedua, angka pertumbuhan ekonomi mencapai 4,27% pada triwulan III tahun 2023.

Ketiga, sejak tahun 2021 Provinsi Kalimantan Barat sudah terbebas dari desa yang berstatus sangat tertinggal. Desa mandiri pun bertambah secara signifikan menjadi 877 desa di tahun 2023.

Baca Juga :  Soal Wacana Perubahan Status Bandara Supadio, Pj Gubernur Kalbar dan Komisi V Akan Bahas dengan Menteri Perhubungan 

Keempat, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 sebesar 5,05%, dibawah angka nasional sebesar 5,32%.

Kelima, angka kemiskinan tahun 2023 turun menjadi 6,71%, dibawah angka nasional sebesar 9,36%

“Pada beberapa kesempatan strategis, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk terus berupaya mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah, serta mewaspadai dampak penurunan produksi komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat,” kata Harisson.

Terkait reformasi birokrasi, pemerintah daerah kata dia juga diminta untuk menyederhanakan prosedur dan tata kelola khususnya perizinan bagi investor karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan itu, pemerintah daerah pun didorong untuk memprioritaskan program penurunan angka kemiskinan ekstrem, penanggulangan stunting, hilirisasi industri, serta mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat, salah satunya dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.

Kemudian, untuk pelaksanaan pesta demokrasi yang akan berlangsung serentak pada 14 Februari mendatang, pemerintah daerah diminta untuk memberikan dukungan kepada KPU dan Bawaslu daerah tanpa melakukan intervensi apapun serta menjaga netralitas ASN selama berlangsungnya proses Pemilu sampai dengan pemilukada serentak tahun ini.

“Semoga Pemilu dapat berjalan lancar, aman, damai dan tenteram,” ucapnya.

Selanjutnya, selaku PJ Gubernur Kalbar, Harisson menyadari bahwa dalam menjalani roda pemerintahan tentu tidak bisa dilaksanakan sendiri. pemerintah daerah, kementerian dan lembaga  serta seluruh stakeholder tetap harus berkolaborasi dan bersinergi, dengan tidak lupa menggandeng komponen masyarakat lainnya di Kalbar.

“Bertitik tolak dari arahan Presiden, Pemerintah Provinsi Kalbar telah berhasil mengendalikan inflasi. Hasilnya, pada Bulan November 2023, angka inflasi kita berada di peringkat ke 3 dari 10 provinsi terendah angka inflasi se-Indonesia, yaitu 2,01,” katanya.

Adapun agenda prioritas nasional lainnya adalah menurunkan angka stunting. Pemerintah telah menargetkan penurunan stunting pada tahun 2024 di angka 14%, sedangkan angka prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Barat saat ini adalah 27,8%, tergolong masih cukup tinggi.

“Oleh karena itu saya mengajak semua pihak untuk berperan aktif menggelorakan ‘Gerakan Serbu Posyandu’ guna memastikan pelayanan kesehatan di pos pelayanan terpadu benar-benar berjalan maksimal,” katanya.

“Lakukan edukasi gizi pada ibu hamil, ibu bayi dan balita, monitoring secara berkala, perkuat kolaborasi lintas sektor dan pastikan penyampaian laporan aksi penurunan stunting tersedia lengkap dan tepat waktu. Semua upaya ini dalam rangka terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045,” jelas Harisson.

Selain itu, di tahun 2024 ini, Pemerintah Provinsi Kalbar akan terus melanjutkan pembangunan. Meningkatkan jalan mantap provinsi melalui APBD 2024, memberikan bantuan keuangan khusus pendidikan kesetaraan kepada kabupaten/kota dalam rangka peningkatan IPM Kalbar, serta melanjutkan gerakan pangan murah dan operasi pasar dalam rangka upaya pengendalian inflasi.

Baca Juga :  Guna Menghasilkan Kinerja Pemerintahan Yang Baik, Prinsip Ini Yang Diterapkan Sutarmidji

“Terkait stunting, dengan melaksanakan program perbaikan gizi, program ODF (Open Defecation Fee), Perbaikan sanitasi masyarakat, dan perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan berkolaborasi dengan berbagai pihak melalui dana CSR dalam rangka penurunan prevalensi stunting guna mencapai target nasional 14%,” paparnya.

Selanjutnya, bertepatan dengan momen HUT ke 67 ini, Pemprov Kalbar juga melakukan peluncuran perdana aplikasi Si Arsip, sebuah aplikasi berbasis web yang berisikan kumpulan informasi, arsip tentang Sejarah Kesultanan dan Kerajaan, sejarah Pemerintah Provinsi Kalbar, Gubernur dan Wakil Gubernur dari masa ke masa, Kalimantan Barat tempo dulu, serta informasi tentang kearsipan lainnya.

“Kita juga akan meluncurkan Biografi Dokter Raden Rubini Natawisastra, Pejuang Kemanusiaan dan Kemerdekaan Indonesia tulisan dari Mohammad Rikaz Prabowo,” katanya.

Masih dalam sambutannya, Harisson mengatakan, atas nama Pemerintah Provinsi Kalbar dirinya mengucapkan selamat dan sukses kepada pemerintah kabupaten/kota, serta para pihak yang telah menorehkan prestasi dalam mengisi pembangunan di berbagai bidang.

“Mari jadikan (momen HUT) ini sebagai pemantik semangat bagi yang lain untuk mengambil peran dalam rangka memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kalimantan Barat,” tuturnya.

Sebelum menutup pidatonya, Harisson menyampaikan, bahwa selama 67 tahun Pemerintah Provinsi Kalbar telah bekerja keras dan memberikan yang terbaik, namun upaya tetap harus dilakukan dalam mewujudkan dan menjalankan tugas pemerintahan selanjutnya.

Ia menambahkan, dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan di daerah, maka telah disusun Rancangan Awal yang memuat visi dan misi Kalimantan Barat 20 tahun ke depan. Visinya ialah Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan, yang didukung oleh 8 misi yaitu Transformasi Sosial, Transformasi ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, serta Dukungan Sarana Prasarana Berkualitas yang Ramah Lingkungan.

“Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diharapkan menjadi simpul yang mengikat seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bersama sama mewujudkan cita-cita bangsa, secara khusus Kalimantan Barat  Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Harisson. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Comment