Terbang ke Jakarta, Pj Gubernur Harisson bersama Istri Ikuti Kegiatan Penguatan Anti Korupsi

KalbarOnline, Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson bersama Pj Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar, Windy Prihastari mengikuti kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari, mulai 22 hingga 23 November itu, terdiri dari 3 kegiatan yakni executive briefing penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara dan pasangan, pelatihan penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas serta pembekalan anti korupsi bagi pasangan penyelenggara negara, istri atau suami.

Kegiatan ini diikuti oleh 12 Pj Gubernur dan istri, Ketua DPRD dari 12 Provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Provinsi Papua.

Menurut Harisson, agenda seperti ini baik dan penting diikuti oleh setiap penyelenggara negara, di mana melalui agenda tersebut banyak hal-hal yang disampaikan, bagaimana upaya-upaya pencegahan korupsi, khususnya di komunitas keluarga para pejabat negara.

Baca Juga :  KPA Berencana Bawa Omnibus Law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

“Acara  seperti ini sebagai pengingat  buat kita, bagaimana mengenal upaya-upaya pendidikan dan peran serta masyarakat, dan upaya-upaya pencegahan korupsi ini harus terus diingatkan,” ujarnya.

Pj Ketua TP PKK Provinsi Kalbar, Windy Prihastari mengikuti kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Jauhari)
Pj Ketua TP PKK Provinsi Kalbar, Windy Prihastari mengikuti kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Jauhari)

Harisson menilai, semakin sering hal-hal seperti ini diketahui dan semakin banyak unsur yang menegakkan anti korupsi, maka akan semakin baik. Ia menyebutkan, jangan sampai komitmen intelektual hanya sebatas tentang bagaimana penyelenggara pemerintah menjalankan tugas-tugas yang telah dilakukan sebelumnya, baik melalui agenda ceremonial seperti penandatanganan pakta Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan sebagainya.

Sehingga lanjutnya, perlu dilengkapi dengan komitmen emosional dan spiritual, agar kita betul-betul menjalankan upaya pemberantasan korupsi sekaligus menanamkan sikap integritas dalam alam bawah sadar para penyelenggara tersebut.

“Saya kira metode ini sangat baik, terus dikembangkan oleh KPK dalam rangka upaya-upaya pencegahan korupsi, termasuk upaya pendidikan anti korupsi, meningkatkan kesadaran anti korupsi para penyelenggara negara, dalam hal ini para kepala daerah, sehingga terhindar dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, lalu terbangunnya karakter kepala daerah yang berintegritas dan teladan dalam menjalankan peran dan tugasnya,” urai pria kelahiran Bumi Sriwijaya ini.

Baca Juga :  KNKT: Mesin Pesawat Sriwijaya Air Masih Hidup Sebelum Membentur Laut

Di tempat yang sama, Windy mengungkapkan komitmen diri dan suaminya dalam membudayakan anti korupsi dan gratifikasi. Ia menyebutkan, keluarga adalah benteng dan ujung tombak untuk pencegahan korupsi. Menurutnya, bicara pemberantasan korupsi maka keluarga ranahnya pencegahan.

“Kemudian pendidikan anak usia dini, anak-anak di rumah, juga dibudayakan anti korupsi. Jujur, menjunjung tinggi integritas. Kalau sudah jadi kebiasaan, pasti ketika kita di luar rumah pasti akan berusaha menjaga,” ujarnya. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Comment