KalbarOnline, Pontianak – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 berhasil mengalami peningkatan level, dari kategori sedang 69,71 poin pada tahun 2022, kini menjadi 70,47 poin atau naik 0,76 point (1,09 persen) menjadi level tinggi.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa status pembangunan manusia terbagi menjadi empat kategori. Status rendah dengan angka IPM di bawah 60 poin, sedangkan status sedang di angka IPM antara 60 sampai 70 poin. Sementara status tinggi dengan nilai IPM antara 70 sampai 80 poin. Lalu yang terakhir status sangat tinggi dengan angka IPM di atas 80 poin.
Dengan demikian, peningkatan angka yang diraih oleh Provinsi Kalbar saat ini hampir menyamai rata-rata IPM nasional yang sebesar 74,39 poin.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson menyatakan, kendati Provinsi Kalbar masih berada di jajaran bawah, namun peningkatan level ini telah sesuai dengan harapan.
“Yang jelas Pemerintah Provinsi (Kalbar) terus berusaha untuk meningkatkan IPM Kalbar,” ujarnya, Rabu (15/11/2023).
Harisson menyampaikan, dengan adanya kenaikan 1,09 persen, maka pertumbuhan IPM Kalbar kini merupakan yang terbesar ke-4 dari 34 provinsi, setelah Papua (1,37%), Nusa Tenggara Timur (1,14%) dan Papua Barat (1,12%).
“Selama 2 tahun berturut-turut percepatan peningkatan angka IPM Kalbar selalu berada di lima besar,” kata Harisson.
Kendati capaian IPM Kalbar saat ini, diakui Harisson belum terlalu maksimal, namun jika bisa mempertahankan percepatan yang selalu di atas rata-rata percepatan provinsi lain, maka peningkatan IPM Kalbar dapat sedikit mengejar ketertinggalannya dibanding provinsi lain.
Peningkatan level IPM Kalbar pun ditegaskan Harisson, tidak terlepas dari upaya bersama pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan IPM di masing-masing daerah.
“Sebab IPM provinsi ini merupakan agregat dari IPM kabupaten dan kota,” tegas Harisson.
Karena itu Harisson mendorong pemerintah kabupaten dan kota terus meningkatkan kinerjanya dengan menyelaraskan program-program pembangunan yang menyasar 3 indikator utama IPM.
“Semua program kegiatan yang ada di pemerintah daerah seharusnya mempunyai dampak atau outcome terhadap 3 indikator utama IPM yaitu peningkatan Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS), dan peningkatan pendapatan penduduk per kapita,” pungkasnya.
Terus Perkuat Sinergi
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2018 – 2023, Sutarmidji berucap syukur atas pencapaian IPM Kalbar yang menapak satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya.
“Saya ucapkan Alhamdulillah, kalau kita lihat angka harapan hidup semakin baik, angka lamanya belajar semakin baik, pengeluaran per kapita juga naik. Kita sedang lewat level sedang dan IPM kita sekarang masuk level tinggi,” ujarnya, Rabu (15/11/2023).
Namun demikian, ia menilai Pemprov Kalbar masih perlu terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memacu peningkatan IPM.
“Saya bersyukur target capaian IPM dalam RPJMD terealisasi. Saya harap Pj Gubernur (Harisson) bisa terus meningkatkan layanan kesehatan, bangun rumah sekolah agar jangan tinggi angka putus sekolah dan tekan angka pengangguran dan kemiskinan serta pacu pertumbuhan ekonomi agar pendapatan per kapita naik, sehingga kesejahteraan semakin baik,” tutur Sutarmidji.
Kendati Sutarmidji saat ini berada di luar pemerintahan, namun dirinya tetap konsen mengikuti perkembangan yang ada di seputar pemerintahan di daerah. Ia pun mendorong agar pemda-pemda tidak takut membuat berbagai terobosan inovasi, sepanjang hal itu untuk kebaikan masyarakat.
“Berinovasi lah dan jangan sekali-kali berutang untuk menutupi kegagalan perencanaan. Pemda yang berutang untuk menutupi defisit anggaran karena salah prediksi dalam menyusun APBD, maka perkiraan saya pemda tersebut akan sulit tingkatkan IPM-nya,” kata Sutarmidji.
Dirinya menilai, ketika jebakan utang tersebut terus melilit dan semakin dalam, maka suatu daerah akan sulit berkembang, lantaran kemampuan fiskalnya yang akan semakin melemah.
“Karena kemampuan fiskalnya akan semakin lemah, karena harus bayar utang. Boleh utang, tapi kalau untuk menyelesaikan infrastruktur tertentu,” tandasnya.
Naik Kelas Setelah 10 Tahun
Akademisi Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Eddy Suratman menilai, bahwa peningaktan status IPM Kalbar dari level sedang ke tinggi pada tahun 2023 ini baru tercapai setelah 10 tahun terakhir.
Meski secara angka—dari 69,71 poin pada tahun 2022 menjadi 70,47 poin di tahun 2023—tidak terlalu signifikan, namun upaya Kalbar untuk keluar dari level tengah itu perlu dikawal dan dipertahankan.
“Karena kita (Kalbar) sudah terlanjur sejak awal di (peringkat) bawah memang, yang perlu kita perhatikan itu adalah kecepatan kenaikannya, dan kecepatan kenaikan kita itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi lain,” ujarnya.
Lebih lanjut Eddy berpandangan, dengan keluarnya Kalbar dari status IPM kategori sedang, juga menunjukkan bahwa upaya-upaya peningkatan IPM yang dilakukan Pemprov Kalbar selama lima tahun terakhir ini sudah sesuai dan berada di jalur yang benar.
“Karena dalam lima tahun terakhir ini ada perbaikan di tiga indikator. Di kesehatan juga saya kira ada kemajuan yang dilakukan dengan (pembangunan) fasilitas segala macam, kemudian di pendidikan rata-rata lama sekolah juga meningkat, lalu di ekonomi pasca Covid-19 kan kita (Kalbar) juga cepat pulih,” jelasnya.
Kembali, Eddy berharap agar momentum ini bisa dipertahankan dengan terus memperkuat jalinan sinergi antara pemprov dengan pemerintah di kabupaten kota, khusnya dalam memacu sejumlah indikator penunjang kenaikan IPM, seperti angka rata-rata lama sekolah, kesehatan, angka harapan hidup dan lainnya.
“Karena itu provinsi sebagai koordinator pembangunan di Kalbar (harus) selalu berkoordinasi, dan sinergis dengan program-programnya kabupaten/kota. Sehingga upaya untuk meningkatkan percepatan kenaikan (IPM) ini terus dilakukan setiap tahun, agar (Kalbar) keluar dari lima besar terbawah,” terangnya.
“Ini trennya sudah betul, sudah bagus, tinggal kita pertahankan, ini sudah on the right track,” tutup Eddy.
Selalu Lima Besar
Sebagai informasi, angka IPM ini adalah IPM dengan update sumber data untuk Indikator Umur Harapan Hidup (UHH) hasil SP L2020 Long Form. UHH dihasilkan dengan input indikator Angka Kematian Bayi (AKB) hasil SP2020 Long Form. Tahun sebelumnya UHH berdasarkan proyeksi dari SP2010. Perubahan sumber data AKB menghasilkan UHH yang berbeda dan selanjutnya IPM yang berbeda.
Untuk melihat perkembangan IPM sebelum tahun 2023, dapat menggunakan angka IPM series dengan UHH hasil SP2010, sedangkan perkembangan 2022 ke 2023 dan seterusnya menggunakan angka IPM series dengan UHH hasil SP2020 Long Form yang sudah disediakan untuk rentang waktu 2020-2023.
Peningkatan IPM Kalbar selain dari unsur perubahan asumsi dari penghitungan UHH, mengalami peningkatan terbesar dari komponen Standar Hidup Layak yaitu Pengeluaran Per Kapita Yang Disesuaikan yaitu mengalami peningkatan 4,86 persen. Hal ini didorong oleh Pertumbuhan Ekonomi yang stabil di atas 4 % sejak 2021 atau setelah pandemi, pengendalian inflasi yang selalu di bawah nasional. Hal ini menjaga daya beli masyarakat terutama menengah ke bawah, terlihat juga dari indikator kemiskinan di mana penduduk miskin konsisten turun dan selalu berada di bawah angka nasional.
Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sejak pandemi juga mengalami trend yang menurun, sehingga mendukung perbaikan kondisi ekonomi masyarakat terutama menengah ke bawah.
Komponen Pengetahuan yaitu indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) menngalami peningkatan 0,01 tahun (0,01 persen) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat 0,12 tahun (1,58 persen). Peningkatan komponen ini melambat dibanding tahun lalu.
Kendati capaian IPM Kalbar saat ini belum terlalu maksimal, namun jika bisa mempertahankan percepatan yang selalu di atas rata-rata percepatan provinsi lain, maka peningkatan IPM Kalbar dapat sedikit mengejar ketertinggalannya dibanding provinsi lain. (Jau)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Comment