KalbarOnline, Pontianak – Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson memastikan bakal mengevaluasi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkinerja buruk di masa pemerintahannya.
“Budaya kerja yang baik yang telah terbangun selama ini harus dipertahankan. Jangan sampai justru kendor,” tegas Harisson.
Tak sedikit memang pejabat di daerah lain yang diganti oleh Pj Kepala Daerah setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Sebut saja misalnya Pj Gubernur DKI Jakarta yang mencopot Sekretaris Daerah setempat dan sejumlah daerah lainnya.
“Pj Gubernur DKI begitu dilantik langsung mengganti sekda definitif. Jadi jangan merasa diri anda aman, Sekda saja bisa diganti apalagi Kepala OPD. Penjabat Gubernur itu diberikan tugas dan wewenang yang sama,” tegas Harisson.
Karena itu Harisson menegaskan tak akan segan-segan mengevaluasi Kepala OPD yang tak mampu bekerjasama dengannya untuk merampungkan program prioritas Presiden Joko Widodo yang diamanatkan kepadanya.
“Ada beberapa hal esensial arahan Bapak Presiden, yaitu pertama pengendalian inflasi. Pantau langsung harga-harga,” tegasnya.
Kemudian menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024, lalu penanganan stunting, pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran terbuka dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Selanjutnya, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. Lalu penguatan daya saing usaha dan peningkatan investasi.
“Ini semua menjadi prioritas Bapak Presiden. Karena itu, saya sebagai penjabat gubernur berharap seluruh perangkat daerah dan stakeholder lainnya dapat berkolaborasi dengan baik dalam rangka kita mensukseskan program yang menjadi atensi Bapak Presiden,” pungkasnya. (Jau)
Comment