Legislator KKR Dorong Setiap Desa Miliki BUMDes

KalbarOnline, Kubu Raya – Menyikapi masih adanya status desa yang tertinggal di Kabupaten Kubu Raya, Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kubu Raya, M. Amri menyatakan bahwa Desa-desa yang masih tergolong tertinggal disebabkan kurang maksimalnya pengelolaan potensi Desa.

“Tentu dalam hal ini masih perlu sentuhan, yakni pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan pemerintah kota. Cara yang paling efektif adalah mengulas masalah pendidikan atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena wilayah desa yang tertinggal erat hubungannya dengan rendahnya IPM,” ujar legislator asal Dapil Padang Tikar ini, Rabu (27/3/2019) pagi.

Selain itu, tambah Amri, metode yang kedua yakni dalam rangka meningkatkan perekonomian Desa. Ia berpendapat, desa yang tertinggal dapat dibangun dengan cara pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) yang optimal. Hal tersebut dapat terwujud apabila para pengelola BUMDes peka terhadap nilai ekonomi yang ada di desanya.

Baca Juga :  Lahan Parkir PT BFT Terbakar, Diduga Dipicu dari Pembakaran Sampah

“Ada potensi dari segi pertanian maka BUMDes itu harus mengelola pendapatanya mulai dari pembentukan lahan sawah, penanaman, pemeliharaan dan seterusnya. Kemudian ada desa yang berpotensi dengan galian C, namun dikelola pihak luar, inikan amat disayangkan tidak dapat menghidupkan BUMDes itu sendiri. Begitu pula ada desa yang memiliki objek wisata seperti hutan mangrove namun tidak dapat mengelolanya,” tukasnya.

Baca Juga :  Tangkal Korona di Tahanan, DPD PDIP Kalbar Beri Bantuan Masker ke Lapas Kelas II A Pontianak

Untuk itu, tegas Amri, perlunya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pemerintah kota dalam hal mendorong mewujudkan desa mandiri. Selain itu pemerintah tingkat desa juga harus bijak dalam pengelolaan dana desa, kebijakan tersebut bisa menjadi lebih baik dengan cara setiap desa dapat membangun BUMDes.

“Sedangkan BUMDes yang sudah terbangun saat ini masih dapat dihitung dengan jumlah desa yang telah ada. Makanya saya sarankan Pemdes itu organisasinya tersendiri, saat inikan masih bergabung dengan Dinas Sosial. Kebetulan Pak Bupati ada keinginan untuk merombak OPD, saya sarankan Pemdes itu sendiri, karena tugasnya banyak. Seperti mengawal, membimbing dan mengarahkan desa agar kontrol Pemdes terhadap desa-desa menjadi maksimal,” jelasnya. (ian)

Comment