KalbarOnline, Kapuas Hulu – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson memberikan arahan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran (TA) 2025, di Ruang Sidang Paripurna, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (05/03/2024).
Musrenbang bertema “Terwujudnya Produktivitas dan Kualitas Hidup Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis Dalam Toleransi Kerukunan Umat Beragama, Budaya dan Keamanan” itu dihadiri Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kapuas Hulu, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar.
Dalam kesempatan itu, Harisson menjelaskan mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi Kalbar dalam lima tahun terakhir yang menunjukkan tren positif.
Harisson menyampaikan, kendati perekonomian Kalbar sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 yaitu sebesar -1,82 persen, namun Kalbar bisa bangkit pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 4,78 persen, dan meningkat pertumbuhannya di tahun 2022 sebesar 5,07 persen.
“Tapi di tahun 2023 perekonomian Kalbar tumbuh melambat sebesar 4,46 akibat dari kontraksi ekspor, penghentian ekspor bauksit per 1 Juni 2023, penurunan produksi tanaman karena el-nino, dan menurunnya harga CPO dunia. Itu yang menahan secara sementara potensi pertumbuhan perekonomian Kalbar yang lebih tinggi,” jelasnya.
Namun demikian, Harisson menyebutkan, secara umum sektor lain tetap mengalami pertumbuhan hingga dua digit. Seperti sektor pengadaan listrik dan gas, real estate, jasa kesehatan, serta Jasa lainnya. Maka jika dihitung laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa pertambangan, sebenarnya laju pertumbuhan ekonomi Kalbar dapat mencapai 5,66 persen.
“Dan dengan adanya kontraksi sektor pertambangan, maka menyebabkan PDRB Kalbar kembali ke titik awal sebelum kenaikan yang disebabkan nilai tambah pertambangan,” katanya.
Lebih lanjut Harisson menyebutkan, lapangan usaha penggerak utama ekonomi Kalbar tahun 2023 terdiri dari pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 20,8 persen. Lalu industri pengolahan dengan kontribusi 15,7 persen. Perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi 14,4 persen, dan konstruksi dengan kontribusi 12,75 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Kalbar yang terus tumbuh positif ini tidak terlepas dari ketahanan perekonomian nasional dengan penggerak domestic demand dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Walaupun perekonomian global melambat di tengah ketidakpastian yang masih tinggi akibat perang Ukraina-Rusia serta dampak konflik Israel-Palestina yang menyebabkan hambatan logistik dari dan ke Eropa yang melalui Laut Merah,” paparnya.
Dengan demikian, Harisson mengatakan, optimisme pemerintah atas pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 dan prospek tahun 2025 perlu dipedomani dalam memproyeksikan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dan dalam menyusun target pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2025.
Ia melanjutkan, berdasarkan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) perencanaan pembangunan Tahun 2024 Regional I yang telah dilaksanakan 26 Februari 2024 hingga 1 Maret 2024, disepakati sasaran pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kalbar (RKPD) Tahun 2025. Antara lain untuk laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,86 persen, tingkat kemiskinan sebesar 6,42 persen, dan peningkatan kontribusi industri pengolahan menjadi sebesar 16,5-17,4 persen.
Harisson juga mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi, baik secara positif maupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalbar. Adapun faktor-faktor positif yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kalbar antara lain, tren membaiknya harga komoditas dunia, dan harga CPO yang akan memacu produksi pertanian/perkebunan.
Kedua, adanya peningkatan realisasi dari investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terutama smelter bauksit dan pabrik kelapa sawit. Ketiga, pengembangan komoditas unggulan yang difokuskan pada peningkatan produktivitas sawit, tanaman pangan, serta perikanan tangkap dan budidaya. Keempat, peningkatan sektor pariwisata dengan bertambahnya hotel berbintang, dan event tahunan mendorong peningkatan sub sektor akomodasi, makanan dan minuman, serta transportasi.
“Kemudian yang kelima, stabilitas inflasi terjaga sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi. Keenam penyelesaian infrastruktur perbatasan seperti pembangunan PLBN dan terminal barang internasional yang akan mendorong peningkatan Cross Border Economy terutama untuk pengembangan perdagangan, pariwisata dan UMKM,” ujarnya.
Sedangkan faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi di Kalbar, disebutkan dia, antara lain aspek infrastruktur. Berupa akses listrik, sanitasi, dan air bersih yang relatif rendah. Lalu rasio jalan dengan kondisi baik relatif masih rendah terutama jalan kabupaten. Termasuk belum tersedianya jalan tol yang menghubungkan Kota Pontianak – Pelabuhan Kijing – Kota Singkawang.
“Hal itu disebabkan belum tersedianya infrastruktur pendukung industri, antara lain air bersih, listrik yang cukup dan handal, aksesibilitas yang baik ke pelabuhan, dan belum beroperasinya kawasan industri di Kalbar,” tambahnya.
Selanjutnya, faktor keempat, yakni belum selesainya RTRW provinsi dan kabupaten/kota pasca Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang salah satunya karena Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) belum selesai ditetapkan oleh kabupaten/kota.
“Kelima, SDM ketenagakerjaan belum produktif dan memenuhi kriteria dunia usaha,” ucapnya.
Berkenaan dengan faktor pendorong dan penghambat laju pertumbuhan ekonomi tersebut, Harisson mengajak pemprov, maupun pemerintah kabupaten/kota khususnya Pemkab Kapuas Hulu untuk melakukan beberapa langkah strategis dalam mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Diantaranya dengan peningkatan produktivitas komoditi unggulan Kalbar, termasuk kelapa sawit dan pangan. Juga peningkatan investasi terutama yang inklusif dan berkelanjutan dan mengolah sumber daya alam lokal sehingga memberikan nilai tambah dan daya saing produk.
Selain itu, perlu penguatan pasar domestik, dan pasar lokal serta pengendalian Inflasi utamanya bahan pangan, mengingat konsumsi rumah tangga yang kontribusinya sangat besar pada PDRB Kalbar sebesar 50 persen, selain juga untuk menjaga daya beli masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Lalu penumbuhan, dan pengembangan sentra pengolahan berbasis UMKM dan desa.
Lalu penyelesaian RTRW provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan dengan percepatan penetapan KP2B di Kabupaten Kapuas Hulu. Serta pengembangan cross border economy melalui pemanfaatan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan Terminal Barang Internasional utamanya yang telah dibangun di PLBN Badau untuk mendorong pengembangan perdagangan, pariwisata, dan produk jasa koperasi, dan UMKM. Kemudian pendirian sekolah menengah, dan tinggi vokasi yang berdasarkan kebutuhan dan potensi di setiap daerah.
“Keseluruhan langkah strategis dimaksud sejatinya merupakan formulasi arah kebijakan dalam melaksanakan transformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis SDA ke arah hilirisasi/industrialisasi sesuai dengan rumusan kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Kesiapan infrastruktur guna mendukung transformasi ekonomi dimaksud mulai dari kesiapan infrastruktur jalan, energi, konektivitas antar wilayah serta infrastruktur dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat, kata dia, tentu harus menjadi prioritas bersama baik level provinsi maupun kabupaten/kota. Ia memastikan, pemprov juga akan terus mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar, baik yang menjadi kewenangan pemprov yang didanai melalui APBD provinsi maupun kewenangan pemerintah pusat yang terus didorong melalui usulan forum musrenbang tingkat nasional.
“Sebagai beranda negara—tidak hanya dengan Sarawak, Malaysia tetapi juga pintu Asia Tenggara, cross border economy menjadi penting dalam transformasi ekonomi Kalbar. Untuk itu juga, saya berharap PLBN Badau dapat dioptimalkan sebagai salah satu penggerak perekonomian di Kabupaten Kapuas Hulu, mengingat keberadaan PLBN ini bersifat sangat strategis dalam meningkatkan kinerja sektor perdagangan, dan pariwisata di kabupaten ini,” terangnya.
Fokus Pembangunan Pemprov Untuk Kapuas Hulu
Dalam momentum musrenbang tersebut, Pj Gubernur Harisson turut mengungkapkan sejumlah pembangunan yang masih menjadi fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar di Kabupaten Kapuas Hulu pada 2025 mendatang. Diantaranya pada bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
Di samping itu, dirinya juga menekankan fokus pembangunan yang tidak hanya seputar pada tiga sektor penting tersebut. Melainkan pemerintah daerah menurutnya juga harus memperhatikan sektor ketahanan pangan terutama untuk memperluas dan menjaga produksi padi.
“Di samping kita memperhatikan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur kita juga harus memperhatikan ketahanan pangan,” jelas Harisson.
Kemudian Harisson juga menekankan pada pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Lalu memperlancar investasi yang masuk dengan mempermudah perizinan. Dengan bangkitnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, maka akan membuka lapangan pekerjaan.
“Begitu juga dengan masuknya investasi akan membuka lapangan kerja sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat,” jelasnya. (Jau)
Comment