Harisson Buka Gerakan Pangan Murah di Kapuas Hulu

KalbarOnline, Kapuas Hulu – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson didamping Pj Ketua TP-PKK Kalbar Windy Prihastari membuka Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka stabilisasi pasokan, dan harga pangan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan 1445 Hijriah di Halaman Kantor Dinas Pertanian dan Pangan, Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (5/3) pagi.

Adapun bahan pokok (bapok) yang dijual terdiri dari beras premium lima kilogram seharga Rp65 ribu, gula premium seharga Rp14 ribu per kilogram, dan minyak goreng seharga Rp16 ribu per liter.

Selain dijual satuan, ketiga bapok tersebut juga dijual per paket dengan harga Rp95 ribu. Sementara jumlah paket yang disiapkan untuk masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dalam GPM tersebut ada sebanyak 400 paket.

“Saat ini harga bahan pangan terus meningkat, pertama karena memang kita berada di penghujung masa panen sebelumnya. Ini kan (maret) kita baru mulai panen, panen itu baru bisa mempengaruhi harga pasar dalam beberapa waktu ke depan,” kata Harisson mengawali sambutannya.

Baca Juga :  Pemprov Kalbar Bakal Bangun SMK Unggulan, Pemkab Sanggau Siap Sediakan Lahan

Harisson melanjutkan, dirinya telah melihat sendiri harga beras premium di beberapa daerah harganya sudah menyentuh Rp20 ribu per kilogram. Sementara beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual seharga Rp11.500 per kilogram, kadang-kadang harganya bisa naik sampai Rp14 ribu per kilogram.

“Di satu sisi kebutuhan masyarakat meningkat, tapi pendapatan tidak naik, jadi kasihan masyarakat. Apalagi ini menjelang Ramadan, dan lanjut nanti Idulfitri,” katanya.

Karena itu, pemerintah menurutnya akan rutin menggelar GPM, dalam rangka mengendalikan inflasi, serta meringankan beban masyarakat. Inflasi kata dia penting untuk dikendalikan, karena 46 persen pertumbuhan ekonomi disumbangkan dari konsumsi masyarakat.

Baca Juga :  Sutarmidji Nilai Kebijakan Larangan Ekspor CPO Memiliki Dampak Negatif dan Positif

“Kalau bahan pokok tak bisa dikendalikan otomatis konsumsi akan berkurang, roda perekonomian akan melambat. Dampaknya kemudian pada percepatan pembangunan yang tidak sesuai dengan harapan. Kasihan juga masyarakat tebebani, untuk itu kita harus terus kendalikan harga pangan,” ujarnya.

Pemerintah daerah kabupaten/kota juga diimbau untuk rutin melakukan operasi pasar, GPM, dan memberikan bantuan sosial (bansos) pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai, ketika harga bapok tidak terkendali, masyarakat juga tidak dibantu dalam menghadapi kesusahan tersebut. Untuk itu, Harisson berharap semua pihak berperan aktif, bahu membahu dalam mengendalikan inflasi di provisni ini.

“Sebab kalau perut sudah tidak terisi gampang masyarakat itu untuk dipanas-panasi. Itu tentu dapat mengganggu stabilitas politik, dan negara. Untuk itu, kami sebagai ASN yang menjalankan roda pemerintahan harus terus mengendalikan infalsi, dan memberikan bantuan-bantuan,” pungkasnya. (Jau)

Comment