KalbarOnlinne, Ketapang – Pemerintah Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menerima beberapa usulan penetapan masyarakat hukum adat.
Di antara usulan penetapan masyarakat hukum adat itu datang dari warga Kampung Silat Hulu, Desa Bantan Sari Kecamatan Marau.
Selain itu, usulan penetapan masyarakat hukum adat Dayak Jalai Benue Batu Monang, Desa Kusik Batu Lapu, Kecamatan Jelai Hulu.
Menyikapi usulan penetapan masyarakat hukum adat itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang Alexander Wilyo menggelar rapat pembahasan awal di ruang rapatnya.
Dari rapat pembahasan awal tersebut, diketahui bahwa salah satu tujuan dari penetapan masyarakat hukum adat tersebut untuk mencegah konflik warga dengan pihak perusahaan.
Pengusulan yang disampaikan warga tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) perlindungan masyarakat adat yang telah disusun pada 2020 lalu
Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 juga menyatakan, untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionnalnya yang sesuai prinsip NKRI, perlu pengakuan dan perlindungan terhaap masyarakat hukum adat.
Sehingga jelas bahwa bahwa upaya pendekatan atas pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat merupakan amanah konstitusi yang harus segera direalisasikan.
KalbarOnline, Pontianak - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat melakukan launching Tahapan Pemilihan Gubernur…
KalbarOnline, Putussibau - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan membuka reuni akbar sekaligus syukuran SMA Karya…
KalbarOnline, Putussibau - Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat menyampaikan, bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan…
KalbarOnline, Putussibau - Dua unit rumah milik Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu di Jalan Diponegoro…
KalbarOnline, Ketapang - Persiapan dan pelaksanaan peresmian Balai Kepatihan Jaga Pati akan dilaksanakan pada tanggal…
KalbarOnline.com, Banyuwangi - Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala…
Leave a Comment