Sutarmidji Minta Inspektorat Berani

Sutarmidji Minta Inspektorat Berani

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta Inspektorat seluruh kabupaten/kota sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk bersikap berani mengingatkan Kepala Daerah maupun organisasi perangkat daerah. Namun harus disertai dengan analisa dan argumen yang jelas dan benar. Sehingga ketika ada permasalahan, Inspektorat bisa jadi filter pertama pencegahan masalah hukum di internal pemerintah.

“Saya harap Inspektorat itu sebagai APIP harus berani, namun analisa dan argumennya harus benar. Sehingga ketika ada masalah-masalah ini dia sudah menjadi filter pertama,” ujarnya saat menjadi keynote speech pada Rakor Pengawasan Intern (RAKORWASIN) Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalbar, bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur, Kamis (10/6/2021).

Midji menegaskan, peran Inspektorat sebagai APIP sangat penting dalam mengawal keselarasan visi dan misi kepala daerah. Untuk itu, kata dia, Inspektorat juga harus terus membenahi diri.

“Jangan ngeluh terus ke aparat penegak hukum, sementara di dari dalam tidak membenahi diri dengan baik. Jangan sampai ketika aparat penegak hukum sudah masuk baru kita ribut. Maka itu saya minta dibenahi,” pungkasnya.

Sementara Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, Dikdik Sadikin mengatakan, pembahasan utama Rakorwasin ini yakni kebijakan pembinaan dan pengawasan, prioritas program pembangunan daerah, peningkatan tata kelola Pemda melalui manajemen risiko dan upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

“Diharapkan melalui pengawalan APIP, setiap rupiah dari anggaran pemerintah akan fokus tertuju untuk mencapai visi misi, seperti meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta sebagainya,” ujarnya.

Rakorwasin yang digelar ini juga menindaklanjuti arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021 pada 27 Mei lalu yang mengarahkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Pemda untuk dapat bersama bersinergi dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan.

Sehingga, kolaborasi pengawasan antara BPKP Perwakilan dan APIP Pemda, harus benar benar dapat memastikan terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan di daerah, serta mendorong diterapkannya mitigasi risiko-risiko seperti ketidakselarasan pembangunan nasional dengan daerah, ketimpangan sektoral di berbagai daerah, alokasi belanja yang tidak efektif dan efisien, dan sebagainya.

“Untuk itu komitmen dan integritas dari BPKP dan APIP se-Kalimantan Barat menjadi penting untuk mengawal perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat,” pungkasnya. (Fai)