BPK: Kalbar di Bawah Komando Sutarmidji Penuhi Tiga Indikator Kemakmuran

BPK: Kalbar di Bawah Komando Sutarmidji Penuhi Tiga Indikator Kemakmuran

Pemprov Kalbar Berhasil Pertahankan Predikat WTP

KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Opini WTP tersebut diserahkan oleh Anggota Komisi VI BPK RI, Haris Azhar Aziz kepada Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji melalui rapat paripurna DPRD Kalbar yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalbar, M. Kebing L dan dihadiri unsur pimpinan DPRD, Jumat (21/5/2021).

BPK sendiri melakukan pemeriksaan LKPD Kalbar tahun anggaran 2020 selama dua bulan lamanya. Termasuk memeriksa laporan hasil kinerja pemenuhan standar sarana dan prasarana SMA se-Provinsi Kalbar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan Pemrov Kalbar tahun 2020 telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

“Sehingga BPK menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Anggota Komisi VI BPK RI, Haris Azhar Aziz.

Meski mendapat opini WTP, BPK masih memberikan sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian Pemprov Kalbar untuk ditindaklanjuti. Pertama, belum dikenakannya denda atas kekeliruan pendebetan dana bos. Kedua, penggunaan dan pemanfaatan aset tetap Pemprov yang belum tertib.

“Hal ini menunjukan, meski opininya WTP, tapi masih dibutuhkan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan pemerintah,” kata dia.

BPK, lanjut Haris, menilai kinerja pemerintah Provinsi cukup efektif dalam pemenuhan sarana dan prasana SMA dan SMK se-Kalimantan Barat 2020. Bahkan menjadi salah satu daerah terbaik di Indonesia. Selain itu, lanjut Haris, di bawah kepemimpinan Gubernur Sutarmidji, Kalbar juga telah memenuhi tiga indikator kemakmuran.

“Angka pengangguran, kemiskinan Kalbar jauh lebih rendah, dibanding rata-rata nasional. Begitu juga gini rasio di Kalbar hanya 0,17 persen. Sementara di tingkat nasional 0,385 persen. Artinya tiga indikator tersebut yakni kemiskinan, pengangguran dan gini rasio di Kalbar jauh lebih baik dari rata-rata nasional,” kata dia.

Dirinya pun mendorong Pemprov fokus dalam peningkatan IPM dan menindaklanjuti rekomendasi BPK selamat-lambatnya 60 hari setelah laporan itu diserahkan.