Penguatan Harmoni Sosial Melalui Kolaborasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

KalbarOnline, Pontianak – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson memberikan sambutan dalam Forum Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Penguatan Harmoni Sosial Melalui Kebijakan Kolaborasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, di Aula Garuda Gedung Terpadu, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (07/11/2023).

Agenda tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Ketapang, Alexander Wilyo, bupati/wali kota se-Kalbar atau yang mewakili, seluruh Kepala OPD Pemprov Kalbar atau yang mewakili dan pimpinan lembaga/asosiasi/perusahaan/media massa.

Dalam kesempatan itu, Harisson mengatakan, bahwa agenda yang melibatkan pentahelix tersebut bertujuan untuk menciptakan harmonisasi di masyarakat Kalbar dengan cara peningkatan ekonomi masyarakat Kalbar.

“Dengan meningkatkan ekonomi masyarakat dan sejahtera, maka akan terjadi keharmonisan masyarakat kalbar untuk mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dipindahkan ke Kalimantan, yang mana pak Jokowi (Presiden RI) menekankan bahwa Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi,” kata Harisson.

Dirinya mengajak seluruh stakeholder untuk berkolaborasi bersama-sama membangun masyarakat yang sejahtera dengan memberikan pemahaman dasar tentang pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari desa.

“Jadi ini kolaborasi secara pentahelix dengan melibatkan semua stakeholder, untuk bersama-sama membangun masyarakat yang sejahtera dan kita sudah minta kepala pemdes untuk memberikan suatu pemahaman tentang bagaimana memulai membangun itu dari desa,” katanya.

“Kalau kita bersama secara pentahelix berkolaborasi membangun dari desa, maka saya yakin pertumbuhan ekonomi Kalbar dengan cepat,” tambahnya.

Masih di tempat yang sama, Sekda Ketapang, Alexander Wilyo menyampaikan, bahwa FGD ini merupakan bagian dari implementasi Kepemimpinan Nasional Tingkat I. Ini juga merupakan Diklat Struktural tertinggi untuk ASN se-Indonesia.

“Jadi kita ingin sumber daya aparatur di Kalbar ini hebat, FGD ini terjadi karena kita ingin membangun kesepahaman dengan seluruh stakeholder di Kalbar.  Kita satu Visi dan Mindset bahwa harmonisasi penting kita wujudkan, karena dengan demikian bisa melaksanakan pembangunan dengan baik dan menciptakan suasana yang aman dan damai,” ucapnya.

Berkaitan dengan kebijakan presiden untuk memindahkan IKN ke Kalimantan Timur, dirinya mengatakan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada Kalimantan Barat.

“Maka dari itu kita harus aktif mengambil sikap, dan pemerintah daerah harus mengambil peran dan mempersiapkan masyarakat kita, Ini yang harus kita persiapkan jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan (SDM yang lemah),” sampainya.

Dilanjutkannya, pemerintah daerah memiliki tugas untuk melindungi masyarakat melalui kebijakan dengan melibatkan banyak pihak secara pentahelix yakni dengan kolaborasi.

“Termasuk tidak hanya Pemprov Kalbar tapi seluruh Bupati/Walikota se- Kalbar. Panduan kita adalah Pergub tadi untuk mengetahui tugas kita, tidak hanya satu sektor atau disusun oleh satu OPD saja tetapi kita nanti himpun melalui Bappeda sebagai koordinir,” tutupnya.

Usai melaksanakan FGD tersebut, Pj Gubernur beserta Ketua TP PKK Kalbar, bersama Sekda Ketapang Alexander meninjau produk unggulan UMKM yang berasal dari Kabupaten Ketapang (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News