Harisson Buka Dialog Interaktif Soal Pemilu bersama Mahasiswa Universitas Widya Dharma

KalbarOnline, Pontianak – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson membuka seminar dialog interaktif bersama mahasiswa Universitas Widya Dharma, di aula Universitas Widya Dharma Pontianak, Kamis (05/10/2023).

Acara dialog yang mengusung tema “Manajemen Moderasi Keberagaman Dalam Menghadapi Pemilu” itu menghadirkan berbagai pemateri berkompeten, diantaranya Kepala Badan Kesbangpol Kalbar, Anggota KPU Kalbar, perwakilan dari Polda Kalbar serta perwakilan akademisi dari Universitas Widya Dharma sendiri.

Dalam kesemoatan itu, Harisson mengajak kepada seluruh komponen masyarakat, terutama mahasiswa yang hadir, untuk berkomitmen dalam menyambut pesta demokrasi tahun 2024.

“Melalui kegiatan dialog publik ini diharapkan dapat membuktikan adanya komitmen bagi semua pihak untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu serentak berjalan aman dan damai di Kalimantan Barat,” ucapnya.

Harisson turut menekankan kepada mahasiswa agar dalam menyambut pemilihan umum serentak mendatang, untuk tidak mudah terpancing dengan berbagai isu-isu yang dapat membawa ke arah yang tidak benar.

“Saya rasa persatuan dan kesatuan kita yang selama ini telah berjalan dengan baik, jangan sampai terpecah belah hanya karena tahun politik,” tegas Harisson.

Selain itu, dirinya mengharapkan, agar ara mahasiswa dapat mengubah mindset (pola pikir), bahwa pemilu yang awalnya dianggap sebagai ajang kontestasi politik dan perebutan kekuasaan, menjadi ajang memperkuat rasa kesatuan dan persatuan dari kebhinekaan bangsa Indonesia.

“Saya ingin seluruh warga memiliki kesadaran untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan. Jauhkan sikap egosentrisme, kesukuan dan semacamnya dan mari kita bersatu dengan semangat kebersamaan,” harap pria kelahiran Palembang ini.

Disinggung terkait isu adanya beberapa organisasi kemasyarakatan yang akan mengancam mengambil langkah tidak memilih (golput), sebagai kepala daerah, Harisson menyarankan kepada semua agar mengambil langkah hak pilihnya sebagai warga negara.

“Tentu pemerintah tidak hanya diam dalam menyikapi hal tersebut, akan tetapi terus berupaya untuk mensosialisasikan sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutup Harisson. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainna di Google News