Hadiri Rakornas Kepala Daerah, Gubernur Kalbar: Pacu Pertumbuhan Ekonomi dan Lakukan Digitalisasi di Semua Aspek Pelayanan

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023).

Agenda nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) itu membahas berbagai hal termasuk soal ancaman resesi ekonomi.

“Intinya presiden mengingatkan agar tahun 2023 harus hati-hati dan kerja keras, karena dunia dibayangi resesi ekonomi, setidaknya sepertiga kawasan dan itu setara dengan 70 negara (di dunia) terancam,” ungkap Sutarmidji saat dihubungi, Selasa siang.

Untuk itu, Midji–sapaan karibnya mengatakan, pihaknya akan terus memacu pertumbuhan ekonomi dan melakukan digitalisasi dalam semua aspek pelayanan. Termasuk menjaga angka inflasi dengan cara mengikuti perkembangan harga di pasar serta memastikan semua stok bahan pangan tersedia.

“Jika ada komoditi yang mulai merangkak naik, cepat lakukan intervensi, seperti subsidi angkutan dan operasi pasar,” ujarnya.

Para kepala daerah se-Indonesia hadir dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang dipimpin oleh Presiden RI, Joko Widodo, di Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Selain itu lanjut dia, presiden juga sempat menyinggung soal angka stunting yang masih tinggi. Serta perlunya upaya-upaya konkret dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ekstrem di tanah air.

“Pertemuan (Rakornas) juga diisi pemateri para menteri, diantaranya Menteri ATR/BPN yang mengingatkan daerah untuk segera menyelesaikan Perda (Peraturan Daerah) Rencana Detail Tata Ruang Daerah dan Perda tentang Penggunaan Bangunan Gedung,” jelasnya.

Tak hanya itu, presiden menurutnya juga berharap agar pemerintah kabupaten/kota mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap pendaftaran hak atas tanah pertama. 

Kebijakan itu dinilai penting bagi daerah, untuk percepatan desa, kecamatan, kabupaten/kota serta provinsi lengkap peta bidang tanah.

“Sehingga mafia tanah tak ada lagi dan kita akan mudah cek kepemilikan tanah. Selain itu, masih banyak materi yang disampaikan oleh para menteri,” tutupnya. (Jau)

adminkalbaronline

Leave a Comment
Share
Published by
adminkalbaronline

Recent Posts

Soedarso Pontianak Bersiap Terapkan KRIS, Layanan Baru Pengganti Kelas BPJS Kesehatan

KalbarOnline, Pontianak - Pemerintah Indonesia akan memulai kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) secara menyeluruh…

1 hour ago

Pedomani Amanat Pangdam XII, Dandim Putussibau Beri Arahan Jamdan ke Prajurit

KalbarOnline, Putussibau - Dandim 1206/Putussibau, Letkol Inf Nasli  memberikan jam komandan (jamdan) kepada prajurit maupun…

6 hours ago

Program Krisan dan Gertam Cabai TP PKK Kalbar Sabet Penghargaan Tingkat Nasional

KalbarOnline, Surakarta - TP PKK Provinsi Kalimantan Barat berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional, di…

6 hours ago

Sutarmidji Kantongi Rekomendasi PAN Untuk Pilkada Kalbar

KalbarOnline, Pontianak - Mantan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menerima rekomendasi resmi dari Partai Amanat Nasional…

8 hours ago

Peduli Dunia Pendidikan, Iriana Jokowi Beri Penghargaan ke Jubaidah

KalbarOnline, Solo - Jubaidah, seorang ibu rumah tangga di Kalbar yang menghabiskan sebagian waktunya untuk…

9 hours ago

Obat Anti Hipertensi Harus Tetap Diminum Seumur Hidup

KalbarOnline, Pontianak – Hari Hipertensi Sedunia diperingati setiap tanggal 17 Mei setiap tahunnya. Hari ini…

12 hours ago