Zulfydar Zaidar Sambut Baik Kerjasama AKA dan KSP yang Tidak Merugikan Petani

KalbarOnline, Pontianak – Anggota DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar, menyambut baik berkenaan kerjasama Asosiasi Kratom Amerika Serikat (AKA) dengan Kantor Staf Presiden (KSP) terhadap tanaman kratom di Provinsi Kalbar. Ia berharap, kerjasama tersebut tidak sampai merugikan para petani.

“Berkenaan dengan kerjasama asosiasi AS dengan dengan KSP kita sangat menyambut baik. Pemerintah Kalbar juga mendorong kerja sama itu sendiri. Tentu kita berharap adanya kerjasama yang direncanakan, tata niaga tidak merugikan baik petani maupun distributor kratom,” ujar Zulfidar, Kamis (11/08/2022).

Selain itu, ia juga berharap agar Kalbar menjadi tempat pelabuhan ekspor agar bisa menyumbang terhadap devisa negara. Pelabuhan ekspor ini kata dia, penting karena merupakan bagian dari pada pendapatan negara. Apalagi dengan komoditas kratom yang bisa menyumbang devisa negara dengan potensi dan peluang yang ada. 

“Harapan kita juga, pajak dibebankan pada pembeli dan tidak dibebankan pada petani dan distributor,” pinta Zulfydar.

Lantaran kratom merupakan komoditas Kalbar, ia mengatakan, maka akan sangat merugikan jika tanaman tersebut diekspor dari provinsi lain. 

“Kita harapkan dengan kerja sama KSP, pelabuhan ekspor melalui Kalbar. Kaitannya dengan devisa tentu ada pajak negara yang diharapkan tidak dibebankan kepada para petani atau distributor namun kepada pembeli,” tekannya lagi.

Selanjutnya, Zulfydar pun berharap, kerjasama ini dapat mengendalikan stabilitas harga kratom.

“Jadi harga itu stabil dengan patokan yang ada, sama yang telah disepakati. Jangan sampai petani dan distributor dirugikan karena banyaknya pintu-pintu masuk dari pada para distributor (lain)–yang mengakibatkan harga semakin lama harganya semakin rendah,” ujarnya.

Untuk itu, sambung Zulfidar, diperlukan tata niaga yang diatur di internal. Ia juga berharap tujuan ekspor tidak hanya ke negara AS, tapi dunia.

“Jangan hanya terkunci satu negara, karena jika kerja sama dilakukan dengan satu negara saja, serapannya tidak terukur dengan baik. Makanya tata niaga harus diatur agar tidak ada harga bawah yang terbawah. Jangan sampai ada petani yang dirugikan di Kalbar,” tegasnya.

“Berikutnya, tentu semua berharap ada penataan yang baik mencakup jaminan untuk pembelian dan tidak hanya kewenangan satu koperasi saja, tapi jaminan koperasi harus dilakukan dengan membuka ruang seluas-luasnya. Namun harganya disepakati satu pintu, jangan sampai penataan menjadi permasalahan,” tutupnya. (Jau)