Menuju Kemandirian Fiskal, DJPb Optimis Perolehan PAD Kalbar Semakin Tinggi

KalbarOnline, Pontianak – Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Imik Eko Putro mengaku optimis, bahwa capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalbar bisa lebih tinggi lagi pada tahun ini.

“Kami sangat terima kasih dengan Pak Gubernur yang sudah sangat mensupport untuk memberi ruang adanya optimalisasi PAD, Kalbar itu sudah tinggi. Mudah-mudahan tahun ini bisa semakin tinggi. Kami sangat yakin untuk itu,” ucapnya.

Imik menjelaskan, bahwa kemandirian fiskal suatu daerah dapat diukur dari berapa besarnya perbandingan persentase PAD dengan dana transfer pusat ke daerah.

“Seperti Kota Pontianak perbandingan antara PAD dengan dana transfer pusat sudah 26 persen, artinya dengan kemandirian fiskal itu pemerintah daerah bisa melihat peluang, potensi-potensi apa yang bisa menjadi pendapatan baik retribusi atau pajak daerah sehingga bisa meningkat,” ujarnya.

Namun begitu, pemerintah juga harus memandang situasi dan kondisi perekonomian masyarakat dibawah. Dalam artian, capaian PAD yang dihasilkan tidak lantas membuat masyarakat merasa terbebani.

“Misalnya kondisi ekonominya baik, pergerakan masyarakat meningkat, sehingga mendukung kegiatan belanja menjadi meningkat. Para pelaku UMKM, pelaku usaha itu ada income, nantinya akan ada retribusi dan lainnya,” ujarnya.

“Termasuk misalnya Pak Gubernur melihat ada sumber-sumber baru pada pendapatan daerah seperti Pajak Air Permukaan, kemudian tarifnya di-review, itukan salah satu upaya yang sangat bagus. Kita sangat apresiasi Pak Gubernur yang telah menjadi contoh bagi pemda yang lain,” puji Imik.

Selain itu Imik menilai, dibutuhkan terobosan lain bagi capaian optimalisasi PAD kedepan. Menurutnya pemerintah daerah harus terus dilakukan monitor dan evaluasi, review terus menerus, kira-kira apa saja yang cocok untuk menjadi sumber penerimaan baru.

“Mudah-mudahan kami dari DJPb dan KPPN dengan Pemda bisa melakukan diskusi di area tersebut, karena setiap daerah kan ingin meningkat kemandirian fiskalnya, sehingga pembiayaan bisa dialokasikan dari sumber PAD. Kalau dari TKDD kan kecil, terbatas. Ruang geraknya tidak bisa maksimal,” ujarnya.

Pada intinya, segenap pihak diminta untuk dapat bekerja sama dalam mewujudkan kemandirian fiskal ke depan, sehingga dari pendapatan yang dihasilkan itu nantinya akan kembali lagi kepada masyarakat Kalbar dalam bentuk program-program yang bermutu–yang pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Sementara Gubernur Sutarmidji mengatakan, kemandirian fiskal Kalimantan Barat semakin hari semakin baik.

“Sekarang sudah sekitar 49 : 51. Sudah lebih tinggi,” kata Sutarmidji.

Sutarmidji bahkan menargetkan–kalau saja tidak ada pandemi kemarin–maka perbandingan antara PAD Kalbar dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat bisa tembus 60 : 40 persen.

“Cuma ada juga yang bilang ke saya kalau celah fiskal kita bagus, pusat nanti mengurangi transfer, kurangi DAK dan ini itu. Harusnya semakin mandiri, (dana transfer pusat) makin ditambah,” pungkasnya. (Jau)