IKN Baru itu Anugerah, Cornelis: Khususnya bagi Orang Dayak

KalbarOnline, Pontianak – Pihak-pihak yang menentang Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan semakin hari semakin gencar. Sebenarnya hal itu hanya karena ketidaktahuan mengenai prosesnya secara utuh.

Olehkarenanya, Anggota Komisi II DPR RI kerapkali menyampaikan bahwa sebenarnya IKN baru itu merupakan anugerah.

“Saya mengatakan kepada masyarakat Kalimantan, khususnya orang Dayak, IKN Nusantara itu adalah anugerah,” kata Cornelis ketika menjadi narasumber Dialog Interaktif Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) DKI Jakarta, kemarin.

Menurut Cornelis, ketika IKN Nusantara itu terbangun, dampak positifnya bukan hanya dirasakan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim).

“Kita juga akan mendapatkan efek pembangunannya, di seluruh Kalimantan ini,” kata Cornelis.

Legislator Senayan Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat (Kalbar) 1 ini juga menjelaskan mengapa banyak yang curiga terhadap pemindahan IKN ini.

Menurut Cornelis, banyaknya yang mempersoalkan IKN Nusantara ini karena banyak yang menganggap prosesnya terlalu cepat, sehingga memunculkan kecurigaan dan sebagainya.

Padahal, kata Cornelis yang kini duudk di Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Pengawas DPR RI, prosesnya tidak secepat seperti anggapan kebanyakan orang.

Cornelis mengungkapkan, proses IKN Nusantara itu sudah cukup panjang. Mulai dari pembahasan di tingkat Badan Keahlian di DPR RI, Badan Legislasi (Banleg), Badan Musyawarah (Banmus) dan lainnya.

“Semuanya sudah bekerja dengan baik sehingga tercipta Pansus,” jelas Cornelis.

Selain itu, lanjut Cornelis, pemerintah juga punya lembaga untuk meneliti secara akademis melibatkan perguruan tinggi dengan Bappenas RI sebagai leading sector-nya.

“Jadi Undang-Undang terlebih dahulu yang dibuat. Karena setiap pembangunan harus berdasarkan Undang-Undang,” kata Cornelis.

Proses semacam ini terkait IKN Nusantara, menurut Gubernur Kalbar 2 periode ini, perlu disampaikan dengan jelas ke masyarakat.

“Sebab jika tidak jelas, nanti asetnya juga tidak akan jelas, yang membahayakan nantinya untuk Presiden,” ujar Cornelis.(*)