Midji Kembali Tegaskan Muara Sungai Kapuas Perlu Dikeruk

Midji Kembali Tegaskan Muara Sungai Kapuas Perlu Dikeruk

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengaku sudah bertemu dengan Balai Sungai Wilayah Kalimantan I Pontianak. Di mana dalam pertemuan itu, diakui Midji, pihaknya berdiskusi tentang pengerukan muara Sungai Kapuas sebagai solusi jangka pendek penanganan banjir yang terjadi di daerah itu.

“Mereka sudah memetakan, kita juga sudah memetakan. Jadi persimpangan-persimpangan pertemuan sungai itu yang perlu pengerukan,” katanya.

Meski begitu, Midji tetap menghormati langkah jangka pendek yang dilakukan Kementerian PUPR dengan melakukan pemasangan geobag. Menurutnya, hal itu memang merupakan kewenangan Kementerian PUPR.

“Pasang geobag silakan, kalau memang itu menurut Kementerian PUPR terbaik, kita tak bisa campuri. Karena memang saluran primer itu wilayah kewenangan Kementerian. Kita memberikan masukan saja. Seperti misalnya muara sungai perlu dikeruk,” katanya.

Menurut Midji, pengerukan muara Sungai Kapuas mendesak dilakukan. Sebab, sedimentasi yang terjadi sudah semakin tinggi. Walaupun banyak pihak mempertanyakan korelasi pengerukan muara Sungai Kapuas dengan banjir yang terjadi di Sintang. Mengingat jarak antara Sintang dan muara Sungai Kapuas cukup jauh. Namun, Midji tetap teguh. Muara Sungai Kapuas perlu dikeruk.

“Air itu pasti akan mengalir ke laut. Kalau pintunya atau mulutnya sumbat, bagaimana tuh? Makanya persimpangan-persimpangan dan mulut-mulut air itu harus dijaga. Kalau ke lautnya dangkal atau mulutnya mengecil, maka air yang menuju ke laut akan lambat dan berlama-lama di darat,” katanya.

“Muara Sungai Kapuas itu dulu kalau air surut terendah masih bisa 6,5 meter, sekarang tinggal 4,5 meter saja. Bahkan pernah sisa 3,4 meter saja. Ini harus ada pengerukan, kedalamannya harus dibuat di atas 6 meter, mulut keluarnya air itu harus dalam,” katanya.

Kewenangan pengerukan muara Sungai Kapuas ini, kata Midji, dulu berada di Pelindo. Kemudian dialihkan ke Kementerian Perhubungan dan tak pernah dilakukan pengerukan. Saat ini, kata Midji, kewenangan itu dikembalikan lagi ke Pelindo.

“Tapi Pelindo itu core bisnisnya kan sudah lebih banyak di Kijing. Sehingga muara Sungai Kapuas itu kan kurang perhatian, kalau tidak ada perhatian, satu atau dua tahun lagi bisa-bisa tinggal 3 meter kedalamannya. Bayangkan, air yang biasanya kedalamannya 6,5 meter, kalau tinggal 3 meter artinya air akan betah di daratan,” kata dia.

Pihaknya pun akan menyurati Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti pertemuan dengan pihak Balai Sungai Wilayah Kalimantan I Pontianak yang merupakan perangkat dari Kementerian PUPR.

“Nanti kita surati, konsep Pemerintah Provinsi apa. Nanti mereka yang kaji, mana yang lebih efisien. Mana yang jangka pendek, mana jangka menengah dan jangka panjang. Kalau panjang kan sesuai arahan Presiden, saya setuju,” katanya.

Akademisi 1000 Persen Setuju Muara Sungai Kapuas Dikeruk

Sementara Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak Prof. Gusti Hardiansyah mengaku sependapat dengan langkah jangka pendek yang dikemukakan Gubernur Sutarmidji. Menurut dia, solusi jangka pendek yang perlu dilakukan adalah pengerukan muara sungai.

“1000 persen saya setuju apa yang disampaikan Pak Gubernur, bagaimana menjaga mulut sungai. Salah satu solusi jangka pendek itu memang pengerukan,” katanya.

Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Kalbar ini juga menyinggung efektivitas pemasangan geobag yang dilakukan Kementerian PUPR sebagai solusi jangka pendek.

“Saya pikir kalau geobag itu untuk pencegahan dalam jangka pendek itu memang tidak efektif,” katanya.

Menurutnya, yang perlu dilakukan saat ini adalah sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan delineasi titik-titik DAS yang perlu dilakukan pengerukan.

“Jangka pendek itu, bagaimana pengerukan, walaupun biayanya besar. Dulu saat Pak Sutarmidji masih menjabat sebagai Wali Kota Pontianak sempat ada pengerukan muara Sungai Kapuas dan Bupati Ketapang Pak Morkes sempat ada pengerukan muara Pawan. Jadi ini harus jadi agenda tahunan, sesuai data-data spasial tingkat kerawan banjir di Kalbar,” katanya.