Usai Kudeta, Junta Militer Myanmar Blokir Akses Media Sosial

KalbarOnline.com – Penduduk Myanmar kesulitan untuk berkomunikasi. Facebook tidak bisa diakses sejak Kamis (4/2). Instagram dan WhatsApp juga ikut terdampak. Junta militer memerintah para provider internet memblokirnya. Alasannya demi stabilitas negara.

”Facebook akan diblokir hingga 7 Februari,” bunyi pernyataan Kementerian Komunikasi dan Informasi Myanmar seperti dikutip Agence France-Presse. Ada kabar Facebook masih bisa diakses, tapi secara sporadis saja. Pihak Facebook sudah mendesak agar layanan mereka dikembalikan seperti semula.

Salah satu provider internet di Myanmar, yakni Telenor, mengakui adanya perintah pemblokiran itu. Perusahaan yang berbasis di Norwegia tersebut menegaskan harus mematuhi kebijakan pemerintah. Namun, di saat bersamaan Telenor tidak percaya bahwa permintaan itu memang benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional.

Baca juga: Jenderal Min Aung Hlaing Sebut Alasan Kudeta Militer Myanmar Dilakukan

Dikutip BBC, sekitar separo dari 54 juta penduduk Myanmar menggunakan Facebook. Itu adalah jalan utama mereka mendapatkan informasi yang tidak difilter junta militer. ”Hal pertama yang kami lihat di pagi hari adalah telepon. Yang terakhir kami lihat di malam hari juga telepon,” terang Aye, salah satu pengusaha yang menentang kudeta.

Para aktivis juga membuat halaman Facebook untuk berkoordinasi menentang kudeta. Penduduk juga menyuarakan penolakan kudeta serta dukungan untuk Aung San Suu Kyi lewat media sosial. Rencana-rencana gerakan pembangkangan sipil juga dibagikan di media sosial. ”Kami memiliki kekuatan digital, jadi kami menggunakannya sejak hari pertama kudeta untuk menentang junta militer,” tegas Thinzar Shunlei Yi, aktivis di balik gerakan itu.

Media sosial memang menjadi jalan bagi penduduk Myanmar untuk menentang junta militer. Mereka harus berpikir ribuan kali untuk melakukan aksi langsung. Saat ini tentara Myanmar berjaga di berbagai penjuru. Utamanya di kota-kota besar seperti Yangon dan Naypyidaw.

Sementara itu, 70 orang anggota parlemen dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang digawangi Suu Kyi menolak meninggalkan kompleks dinas di Naypyidaw. Sejak Senin lalu ada sekitar 400 legislator yang ditawan. Kemarin mereka dibebaskan. Alih-alih pulang, legislator NLD itu justru menggelar rapat parlemen simbolis dan menandatangani surat yang menyatakan janji untuk melayani publik.

Di pihak lain, kritik terus mengalir untuk junta militer Myanmar. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab kemarin mengecam penangkapan dan dakwaan yang dijatuhkan kepada Suu Kyi dan tokoh politik lainnya. Raab mendesak mereka segera dibebaskan dan dicabut dakwaannya.

Sehari sebelumnya Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan bakal menekan para jenderal di Myanmar untuk mengubah keputusannya. Menurut dia, tindakan junta militer yang membalikkan hasil pemilu dan keinginan rakyat Myanmar itu tidak bisa diterima.

Saksikan video menarik berikut ini: