PPKM Belum Efektif, Pemerintah Perkuat Puskesmas dan Pos Jaga Desa

KalbarOnline.com – Program vaksinasi masal telah dilakukan di beberapa kota. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat bahwa lebih dari 500 ribu tenaga kesehatan (nakes) menerima vaksin dalam kurun waktu dua pekan sejak Presiden Joko Widodo divaksin pertama.

Kemenkes juga mengadakan vaksinasi masal di sejumlah kota. Di antaranya, di Jogjakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Semarang, Denpasar, dan Manado.

Di Jogjakarta, vaksinasi pada Kamis (28/1) diikuti lebih dari 3.000 nakes. Kegiatan yang sama diselenggarakan di lima wilayah di Jakarta pada Minggu (31/1) dengan target 1.000 nakes.

Satgas Penanganan Covid-19 bakal mengaktifkan pos jaga desa/kelurahan untuk memperkuat PPKM yang dinilai tidak efektif. Selain itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menjadikan puskesmas sebagai ujung tombak penanganan pandemi.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B. Harmadi mengungkapkan, sejauh ini belum ada perubahan signifikan terkait dengan strategi PPKM di daerah. Namun, satgas bakal melakukan penguatan implementasi.

”Arahan Pak Doni (Doni Monardo, ketua Satgas Covid-19, Red), posko di desa/kelurahan harus segera diaktifkan,” kata Sonny kepada Jawa Pos kemarin (1/2).

Posko jaga desa akan menjadi semacam satgas kecil yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan (prokes).

Baca juga: PPKM Dinilai Tidak Efektif, Wiku: Input dari Presiden Berharga

Sejauh ini, kata Sony, satgas menilai kepatuhan masyarakat terhadap prokes relatif meningkat. Namun, mobilitas masih tinggi. Di jalan-jalan, masih banyak warga yang beraktivitas. ”Karena itu, tolong para pengusaha, aturan WFH (work from home) 70 persen itu dilaksanakan,” ujarnya.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya peran puskesmas sebagai garda terdepan penanganan pandemi. Budi menyebut puskesmas sebagai lembaga paling ujung dan dekat dengan masyarakat. ”Kami sedang memperbaiki aturan-aturan yang ada agar peran puskesmas di hulu ini ditingkatkan,” jelas Budi kemarin.

Salah satu strategi hulu yang mesti dimainkan puskesmas adalah pendidikan masyarakat tentang prokes. Kemudian, strategi testing, tracing, dan isolasi.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan, instansinya siap mendukung operasi penegakan disiplin protokol kesehatan. Presiden sudah menyatakan bahwa PPKM tidak efektif. Jadi, perlu dilakukan langkah yang lebih besar untuk menekan persebaran Covid-19 di Indonesia. Mulai 31 Januari sampai 8 Februari nanti, TNI bersama Polri lebih aktif menindak pelanggaran protokol kesehatan. Hadi memastikan operasi penegakan protokol kesehatan itu dilaksanakan secara menyeluruh se-Indonesia. ”Khususnya anjuran memakai masker di titik-titik keramaian,” katanya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menuturkan bahwa operasi penegakan protokol kesehatan sudah dimulai dirinya bersama panglima TNI. ”Di tempat-tempat yang menjadi lokasi interaksi masyarakat, tempat yang mobilitas masyarakatnya tinggi, mulai kemarin kami laksanakan kegiatan turun bersama,” ungkap Sigit.

PPKM di Jatim dan Jabar

Sementara itu, di Jawa Timur (Jatim), Gubernur Khofifah Indar Parawansa terus mengingatkan masyarakat bahwa pandemi Covid-19 belum selesai. Ikhtiar harus terus dilakukan. PPKM adalah salah satu ikhtiar tersebut. Dia juga menyatakan, meski vaksinasi sudah berlangsung, disiplin protokol kesehatan tak boleh dikesampingkan.

Capaian PPKM di Jatim memang belum bisa disebut sempurna. Data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menunjukkan, kasus positif masih fluktuatif. Pernah di angka 1.000, tapi juga sempat di bawah 800. Capaian positif terlihat pada tingkat hunian tempat tidur (bed) yang melayani pasien Covid-19. Sebelum PPKM, bed isolasi Covid-19 di atas 75 persen. Kini turun menjadi 59 persen. Hanya, bed ICU Covid-19 masih 80 persen.

Tingkat kedisiplinan masyarakat Jatim juga meningkat. Sebelum PPKM, kedisiplinan memakai masker hanya 40 hingga 60 persen. Kini meningkat menjadi di atas 80 persen.

Di Jawa Barat (Jabar), Gubernur Ridwan Kamil melarang orang yang terkonfirmasi Covid-19 melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing. Semua orang yang positif Covid-19, meski bergejala ringan, diarahkan untuk menjalani isolasi di pusat-pusat isolasi yang disediakan pemerintah.

Saksikan video menarik berikut ini: