Myanmar Dikudeta Militer, Joe Biden Ancam Jatuhkan Sanksi

KalbarOnline.com – Presiden AS Joe Biden mengancam akan kembali memberlakukan sanksi di Myanmar setelah militer negara itu mengkudeta kekuasaan. Myanmar kini tengah dikudeta militer yang menolak hasil pemilu.

AS sebelumnya sempat mengurangi sanksi baru-baru ini setelah Myanmar mulai bangkit dari kediktatoran militer selama puluhan tahun. Namun ternyata pada hari Senin (1/2), pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan pejabat terpilih lainnya ditahan. Suu Kyi dituduh melakukan kecurangan atas kemenangan telak dalam pemilu.

PBB, Inggris dan Uni Eropa juga mengutuk pengambilalihan militer di tengah kekhawatiran potensi protes dan kerusuhan. Suu Kyi yang menghabiskan hampir 15 tahun dalam penahanan pada 1989 dan 2010 telah mendesak para pendukungnya untuk memprotes kudeta dalam surat yang ditulis sebelum dia ditahan.

Dilansir dari BBC, Selasa (2/1), pihak militer menolak menerima hasil pemilu November dan menyatakan keadaan darurat selama setahun. Kondisi itu telah menggantikan 11 menteri dan deputi, termasuk di bidang keuangan, kesehatan, dalam negeri dan urusan luar negeri.

Amerika Serikat pun bereaksi. Joe Biden mengatakan kekuatan tidak boleh berusaha untuk mengesampingkan keinginan rakyat atau berusaha untuk menghapus hasil pemilihan yang kredibel. AS telah mencabut sanksi selama dekade terakhir saat Myanmar berkembang menuju demokrasi.

“Amerika Serikat akan membela demokrasi di mana pun ia diserang,” tegas Biden.

Namun, tidak jelas seberapa besar pengaruh kata-katanya terhadap militer Myanmar. Kepala biro Myanmar dari Suara Demokratik Burma (DVB), Toe Zaw Latt, mengatakan kepada BBC bahwa militer sudah mengetahui bahwa sanksi adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari tindakan mereka.
“Namum militer tidak peduli dengan sanksi Barat. Justru lebih khawatir tentang bagaimana Tiongkok, Jepang, Korea Selatan merespon,” katanya.

Di Inggris, Perdana Menteri Boris Johnson mengutuk kudeta dan menuding pemenjaraan yang melanggar hukum atas Suu Kyi. Para pemimpin Uni Eropa telah mengeluarkan kecaman serupa.

Dimana Aung San Suu Kyi?

Setelah pemimpin politik de facto negara itu ditahan pada Senin dini hari bersama sekutu politiknya, keberadaan mereka awalnya tidak jelas. Sejak itu, sumber yang tidak disebutkan namanya dalam partainya Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa Suu Kyi dan Presiden Win Myint sama-sama menjalani tahanan rumah.

“Kami diberitahu untuk tidak khawatir. Namun kami khawatir. Akan sangat melegakan jika kami bisa melihat foto mereka di rumah,” kata anggota parlemen yang tidak mau disebutkan namanya itu.

NLD telah meminta militer untuk menerima hasil pemilihan November di mana partai Suu Kyi memenangkan sekitar 80% persen suara. Suu Kyi menyerukan protes terhadap kudeta, kondisi Myanmar pun mencekam di mana militer berpatroli di semua kota besar dan jam malam diberlakukan.

Sistem komunikasi yang sempat terganggu, kini sambungan telepon dan internet kembali berjalan. Di jalan-jalan kota utama Yangon, orang-orang mengatakan bahwa perjuangan keras mereka untuk mewujudkan demokrasi telah direnggut.